Gerindra Usulkan Pemerintah Lakukan Reformasi Perpajakan Berbasis Zero Korupsi

Presiden Joko Widodo melayangkan surat kepada DPR RI untuk merevisi Undang Undang ketentuan umum Perpajakan (KUP) yang di dalamnya ikut merevisi nilai PPN .

Selain itu, Jokowi berencana melakukan kebijakan tax amnesty di tahun 2022 mandatang.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam membuat kebijakan perpajakan secara menyeluruh.

“Lakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh,” kata Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/5).

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah membangun kepercayaan para wajib pajak (WP) dengan memberikan jaminan zero korupsi di Perpajakan.

"Berani mengambil tindakan dengan berhentikan pejabat korup sampai dua tingkat diatasnya dan dua tingkat ke bawah,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga dimina dapat mengoptimalkan penggalian potensi PPH sebagaimana termaktub dalam Pasal 25, 29 dan Pasal 23 dalam UU Perpajakan tahun 2009 untuk barang impor dan konsultan asing dalam membangun infrastruktur.

“Terakhir, implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sudah diteken antar negara melalui AEOI (Automatic Exchange of Information)untuk mengejar WP (wajib pajak) di luar negeri,” tandasnya.