Berita

Majelis Umum PBB/Net

Dunia

Tolak Resolusi R2P Dan Pencegahan Genosida, Begini Pernyataan Delegasi Indonesia Di PBB

KAMIS, 20 MEI 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) empat resolusi pada 18 Mei lalu, salah satunya terkait dengan Responsibility to Protect (R2P) dan pencegahan genosida.

Resolusi tersebut lolos dengan 115 suara YA, 15 suara TIDAK, dan 28 abstein. Indonesia sendiri menjadi satu dari 15 negara yang menolak resolusi tersebut, bersama dengan Korea Utara, Kyrgyzstan, Nikaragua, Zimbabwe, Venezuela, Burundi, Belarusia, Eritrea, Rusia, Bolivia, China, Mesir, Suriah, dan Kuba.

Dikutip dari situs resmi PBB, delegasi Indonesia telah merinci alasan penolakan resolusi berjudul "The Responsibility to Protect (R2P) and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” tersebut.


Resolusi tersebut bertujuan untuk membentuk mata agenda baru, yaitu pembahasan R2P dan pencegahan genosida dalam sidang tahunan PBB.

Delegasi Indonesia menegaskan, R2P atau tanggung jawab untuk melindungi tidak perlu menjadi agenda tahunan tetap. Selama ini pembahasan R2P di Majelis Umum PBB sudah berjalan, di mana Sekretaris Jenderal PBB selalu menyusun laporan.

"Lebih jauh, setiap proposisi atau ide yang berusaha memperkaya diskusi tentang konsep tidak boleh menggagalkan batasan yang ditetapkan oleh dokumen hasil World Summit 2005," lanjut delegasi Indonesia.

Meski begitu, delegasi Indonesia menegaskan, posisi Indonesia tidak boleh disalahartikan menjadi bertentangan dengan R2P. Lantaran Indonesia juga telah mengikuti konsensus yang mengadopsi konsep R2P dan pencegahan genosida dalam resolusi 60/1.

"Namun, posisi Indonesia tidak boleh disalahartikan sebagai bertentangan dengan tanggung jawab melindungi... Pada tahun 2005, Indonesia telah mengikuti konsensus yang mengadopsi konsep yang tertuang dalam resolusi 60/1," tambah delegasi Indonesia.

Sementara itu, menurut delegasi Rusia, konsensus mengenai konsep tersebut terlalu rapuh, sehingga dialog interaktif informal menjadi satu-satunya format yang sesuai untuk membahas penerapannya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

MNC Siap Lawan Putusan CMNP Lewat Banding hingga PK!

Selasa, 28 April 2026 | 20:09

Menyambut Hardiknas 2026: Mengupas Makna Tema, Filosofi Logo, dan Harapan Pendidikan Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 20:06

RUPS bjb Angkat Susi Pudjiastuti Jadi Komut, Ayi Subarna Dirut

Selasa, 28 April 2026 | 20:02

KAMMI Ingin Perempuan jadi Penggerak Kedaulatan Energi

Selasa, 28 April 2026 | 20:01

Membaca Paslon Pimpinan NU di Muktamar ke-35

Selasa, 28 April 2026 | 19:59

Prabowo Sempatkan Ziarah ke Makam Sang Kakek Margono Djojohadikusumo

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Jamaluddin Jompa Kembali Jabat Rektor Unhas

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Legislator Golkar Desak Dirut KAI Mundur

Selasa, 28 April 2026 | 19:44

RUPST bank bjb, Susi Pudjiastuti Komut Independen

Selasa, 28 April 2026 | 19:42

Polri Unjuk Gigi, Timnas Silat Sapu Emas di Belgia

Selasa, 28 April 2026 | 19:34

Selengkapnya