Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani/Repro
Bangsa Indonesia punya tiga alasan mengapa harus terus mendukung kemerdekaan bagi Palestina dari penjajahan Israel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dalam webinar kebangsaan bertema "Dukungan Indonesia Untuk Palestina" secara virtual, Rabu (19/5).
Alasan utama, kata Arsul, adalah pembukaan dari UUD 1945 yang memerintahkan kepada bangsa Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
"Pertama tentu alasan konstitusi, paling tidak ada tiga poin dalam pembukaan konstitusi yang menjadi alasan mengapa kita terus meberikan dukungan kepada Palestina," kata Arsul.
"Konstitusi kita menyebutkan pertama kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kedua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta ikut menjalanlan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," dia menguraikan.
Alasan kedua, dikatakan Arsul, adalah fakto sejarah. Yaitu, Palestina menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia.
"Kedua historical reason, Palestina adalah negara yang pertama memberikan pengakuan kepada Indonesia. Saat itu Mufti Palestina Muhammad Amin Al Heseiny berkeliling ke negara Timur Tengah untuk mencari dukungan untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia," jelasnya.
Alasan berikutnya, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, di Palestina berdiri Masjid Al Aqsa yang merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam.
"Di Palestina berdiri tempat suci Masjidil Aqsa, alasan ini setidaknya bagi kita bagi umat Islam harus memberikan dukungan bagi Palestina," pungkasnya.
Webinar kebangsaan ini dibuka Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menjadi pembicara kunci.
Selain Arsul, tokoh lain yang hadir baik secara langsung maupun virtual adalah Wakil Duta Besar Palestina untuk RI Ahmad Metani, Pendiri Yayasan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri, cendikiawan muslim Azyumardi Azra, Ketua Umum DDII Adian Husaini.
Juga hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, Ketua DPP Permabudhi Prof. Philip K. Wijaya, Tokoh Tionghoa Indonesia Lieus Sungkarisma, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dan Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Mejelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.
