Olimpiade Beijing 2022/Net
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menyerukan agar pemerintah dan negara-negara lain memboikot gelaran Olimpiade Beijing yang akan digelar musim dingin 2022.
Pemboikotan dilakukan karena China melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelosi mengatakan, para pemimpin global yang hadir akan kehilangan otoritas moral mereka.
Dikutip Reuters pada Rabu (19/5), legislator AS tengah vokal terkait pemboikotan Olimpiade Beijing atau perubahan tempat.
Mereka juga mengecam perusahaan-perusahaan Amerika yang diam atas apa yang disebut sebagai genosida terhadap Uighur, dan menganggapnya bersekongkol dengan China.
Desakan pemboikotan disampaikan oleh Pelosi dalam sidang bipartisan kongres pada Selasa (18/5).
Pelosi mengatakan dia mengusulkan "boikot diplomatik" di mana negara-negara terkemuka di dunia menahan kehadiran mereka di Olimpiade.
“Jangan menghormati pemerintah China dengan meminta kepala negara pergi ke China. Untuk kepala negara yang pergi ke China sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung, benar-benar menimbulkan pertanyaan, otoritas moral apa yang Anda miliki untuk berbicara lagi tentang HAM di mana pun di dunia?" ujarnya.
Pada 2018, panel independen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang barat, China.
Beijing menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk membasmi ekstremisme dan dengan tegas menolak tuduhan pelecehan dan genosida.
Sementara itu, menurut anggota Kongres dari Partai Demokrat Jim McGovern mengatakan pertandingan itu harus dipindahkan.
“Jika kita bisa menunda Olimpiade setahun karena pandemi, kita pasti bisa menunda Olimpiade selama setahun karena genosida,†kata McGovern, mengacu pada keputusan Jepang dan Komite Olimpiade Internasional untuk menunda Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo. karena pandemi Covid-19.
"Ini akan memberi IOC waktu untuk pindah ke negara yang pemerintahnya tidak melakukan kekejaman," lanjutnya.
