Presiden AS Joe Biden/Net
SIAPAPUN Presiden Amerika dan dari partai manapun ia berasal, tidak mungkin berani secara terbuka berbeda sikap dengan Israel terkait persoalan politik di Timur Tengah, khususnya dalam masalah konflik Palestina vs Israel.
Dibanding pendahulunya Donald Trump, jelas sekali Joe Biden lebih ramah terhadap Palestina. Meskipun demikian, ia tidak kuasa menolak berbagai keinginan Israel.
Hal ini terlihat jelas dalam Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diselenggarakan Ahad (16/5/2021), meskipun seluruh anggotanya telah menyetujui untuk segera dikeluarkannya resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sedang bertempur, mengingat banyaknya korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, Amerika menggunakan hak vetonya untuk menghalangi.
Meskipun melawan opini publik termasuk yang berkembang di Eropa dan di masyarakat Amerika sendiri, Washington tampak tidak peduli, karena tidak kuasa menolak keinginan Tel Aviv, yang menolak gencatan senjata, sebelum menuntaskan misinya menghabisi kekuatan militer Hamas di Gaza, Palestina.
Kali ini pemerintah negara Zionis ini benar-benar ingin tampil sebagai pemenang di mata rakyatnya, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkuasa berambisi memperpanjang kekuasaannya dan sedang mengincar kembali kursi Perdana Menteri.
Karena itu, Bibi panggilan akrabnya bisa menggunakan klaim kemenangannya melawan Hamas, sebagai tiket untuk mendapatkan dukungan rakyatnya, khususnya terhadap anggota Knesset (Parlemen Israel) yang secara formal sebagai memegang suara rakyat.
Persoalannya kemudian, Mossad tidak kunjung berhasil menemukan simpul-simpul jaringan terowongan bawah tanah, yang dibangun Hamas di bawah kota Gaza, yang menjadi rahasia kekuatannya.
Bahkan angkatan Udara pasukan Israel (IDF) salah mengidentifikasikan sasaran, sehingga gedung 12 lantai yang menjadi kantor media Associated Press (AP) milik Amerika dan Aljazeera milik Qatar, serta sejumlah media lain rata dengan tanah dalam hitungan detik.
Kegagalan Mossad ini mengakibatkan pasukan darat Israel yang sudah dipersiapkan di perbatasan yang menunggu selama berhari-hari, tidak kunjung berani memasuki wilayah Gaza, karena khawatir akan menggali kuburnya sendiri.
Di sisi lain Hamas tidak kunjung menyerah. Hal ini terlihat dengan roket yang terus dikirimnya menghujani kota-kota di Israel termasuk kota terbesar Tel Aviv.
Jika perang dihentikan dalam kondisi seperti ini, maka publik akan menilai Benjamin Netanyahu gagal dalam menjalankan misinya, dan Hamas berhak mengklaim sebagai pemenangnya. Hal ini tentu sangat ditakutkan sang Perdana Menteri Israel terlama ini.
Bagi Biden semua ini tentu merupakan mimpi buruk yang tidak diharapkan.
Dia berusaha menutupi fakta sebenarnya yang dihadapi dengan cara membangun opini publik, bahwa dirinya telah menelepon Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta sejumlah pemimpin Arab di Timur Tengah, sebagai bagian dari upayanya untuk meredakan ketegangan yang terjadi, sembari berjanji bahwa dirinya berkomitmen terhadap penyelesaian masalah Palestina-Israel dengan formula Two States Solution.
Bagi Biden semua ini telah mengacaukan agendanya untuk merangkul negara-negara muslim, yang diharapkan berdiri bersama Amerika dalam menghadapi China yang terus menghantui hegemoni Amerika di pentas global.
Pada saat yang sama, Beijing dengan cerdas memanfaatkan isu Palestina ini untuk menyerang balik Washington, yang memainkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap minoritas Uighur.
Menlu China Wang Yi dengan lantang menyatakan: "Bagaimana Amerika yang sangat bersemangat membela HAM suku Uighur, sementara tidak peduli dengan pelanggaran HAM yang diderita rakyat Palestina?"
Karena itu, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Wang Yi yang mewakili negaranya yang memimpin sidang dalam pembahasan usulan gencatan senjata Israel-Hamas seperti mendapatkan panggung besar untuk mengolok-olok Amerika.
Kini dunia menyaksikan secara terbuka, saat Amerika berdiri malu di samping Israel, China dengan gagah membela Palestina.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
