Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politikus Kritik Keras Ratusan Ventilator Rusak, Pemerintah India Segera Lakukan Audit

SENIN, 17 MEI 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah pusat segera melakukan audit terhadap kondisi ventilator yang telah mendapat kritikan dari para politikus karena 'dalam kondisi rusak dan di bawah standar'.   

Sebelumnya, Pemimpin Kongres Rahul Gandhi dalam cuitannya mengatakan ventilator yang dikirim oleh PM-Cares banyak yang tidak layak.

Para pejabat dari negara bagian Punjab dan Rajasthan juga melaporkan bahwa 320 ventilator yang dipasok kepada mereka di bawah penanganan PM Cares, 237 di antaranya  ternyata tidka bisa digunakan. Bahkan, seorang menteri di Rajasthan menyebut ventilator yang diproduksi di India itu sebagai 'kabaad' atau sampah. Menyebabkan pada dokter tidak berani bertaruh untuk menggunakannya kepada pasien, seeprtiyang dilaporkan India Today.


Sekalipun telah ada uapaya perbaikan, tetapi para dokter anestesi di rumah sakit tidak yakin menggunakannya.

Kepala komite tanggapan dan pengadaan Covid-19 Punjab, Dr Raj Bahadur pekan lalu mengatakan, “Fakultas kedokteran Patiala mendapatkan 98 ventilator dari PM Cares Fund. Dari jumlah tersebut, 48 berfungsi setelah diperbaiki, tetapi masih belum digunakan karena ahli anestesi tidak yakin karena mereka takut mesin dapat rusak dan membahayakan nyawa pasien. ”

Kementerian kesehatan telah membantah tuduhan itu. Dikatakan tidak ada yang salah dengan ventilator yang dipasok di bawah Dana Bantuan Darurat. Kementerian tersebut mengklaim bahwa negara bagian salah mengelola pemanfaatannya termasuk menjaga mesin tidak digunakan atau dilepas di toko mereka selama hampir enam bulan sementara pasien Covid-19 terengah-engah karena kekurangan ventilator.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya