Berita

Dutabesar Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu/Net

Dunia

Kritik DK PBB Yang Lamban, Turki: Butuh Berapa Lama Lagi Kita Harus Melihat Pembantaian Manusia Di Palestina?

SENIN, 17 MEI 2021 | 15:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi pernyataan bersama terkait isu Palestina dan Israel tidak dapat diterima.

Demikian yang disampaikan oleh Dutabesar Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu dalam pernyataan tertulisnya ke DK PBB, terkait sesi pertemuan darurat yang tidak menghasilkan pada Minggu (16/5).

"Kegagalan untuk mengadopsi, bahkan pernyataan pers, tentang masalah yang telah menjadi agenda Dewan sejak hampir dimulai sama sekali tidak dapat diterima," ujarnya, seperti dikutip Anadolu Agency.


Lewat pernyataannya, Sinirlioglu mengutuk keras agresi Israel, termasuk serangan udara, terhadap warga Palestina dan menyampaikan belasungkawa kepada bangsa Palestina atas hilangnya nyawa, termasuk bayi dan anak-anak.

Ia juga mengecam serangan Israel terhadap sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza. Menurutnya serangan terhadap sekolah merupakan kejahatan perang.

“Sejak dimulainya agresi Israel, lebih dari 40 anak telah meninggal di Gaza. Jika ruang kelas yang penuh dengan anak-anak diledakkan di tempat lain, berapa hari yang dibutuhkan Dewan ini untuk mengadakan pertemuan publik?" tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik DK PBB yang lamban, bahkan belum menghasilkan apapun setelah 10 hari dimulainya serangan Israel.

"Apa yang bisa membenarkan kelambanan Dewan saat ini dalam menghadapi pembantaian manusia yang disiarkan langsung di TV?" kata Sinirlioglu.

Sinirlioglu mencatat, tetap diam dalam menghadapi serangan sembarangan Israel terhadap Palestina hanya berfungsi untuk mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meluncurkan operasi perang terbesar sejak 2014.

Untuk itu, itu meminta DK PBB untuk segera menghentikan serangan Israel terhadap Palestina.

"Itu juga harus memaksa Israel untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk ribuan pengungsi Palestina," tegasnya.

Dalam pertemuan pada Minggu atau sesi darurat ketiga dalam sepekan terakhir, dewan gagal menghasilkan pernyataan lantaran mendapatkan veto dari AS.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya