Berita

Kader PDIP dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Peluang Capres PDIP Tinggi, Ganjar Harus Cermat Berhitung Agar Perpecahan Internal Tidak Membesar

SENIN, 17 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo disarankan tak perlu risau dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto soal tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu karena pencitraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kader populer citra yang harus dibangun Ganjar tidak harus atas seizin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan politisi yang karib disapa Bambang Patjul itu adalah bentuk friksi politik internal.


Analisa Dedi, Bambang punya kepentingan sendiri. Misalnya, dukungan politik bukan pada Ganjar dan perpecahan internal tidak membesar.

"Meskipun benar yang ia (Bambang) sampaikan, keterusungan bergantung ketua umum, tetapi menihilkan popularitas Ganjar sebagai tokoh potensial, adalah bentuk perpecahan kecil di PDIP," demikian kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).

Meski demikian, Dedi menyarankan Ganjar untuk cermat menghitung. Tujuannya, agar potensi perpecahan internal PDIP jelang Pilpres 2024 tidak terjadi.

Dedi meyakini, Ganjar masih memiliki potensi untuk diusung PDIP karena tingkat keterpilihan di berbagai lembaga survei cukup tinggi.

"Tetapi harus tetap cermat menghitung, agar anti Ganjar tidak membesar di internal PDIP. Kontestasi internal masih cukup panjang, dan Ganjar tetap akan diperhitungkan jika elektabilitasya menjulang di antara kader PDIP lainnya," demikian kata Dedi.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar merupakan hasil pencitraan politik.

Bambang menyebutkan apa yang dilakukan Ganjar selama ini belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selama ini di PDIP, Megawati selalu memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan strategis partai termasuk menentukan siapa calon yang akan diusung sebagai Capres dan cawapres.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya