Berita

Anggota Komisi Perlindungan Anak DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf/Net

Politik

Tidak Cukup Mengecam, Pemerintah Indonesia Harus Galang Dukungan Internasional Untuk Palestina

SENIN, 17 MEI 2021 | 12:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta menggalang dukungan internasional untuk menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional agar diadili atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap bangsa dan rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan anggota Komisi Perlindungan Anak DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (17/5).

"Pemerintah tidak cukup sebatas mengecam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong konsolidasi darurat di tingkat regional maupun global demi menghentikan kekerasan di Palestina," ujarnya.


Ketua DPP PKS ini menilai perlu tindakan yang kuat, tegas, dan terukur, dari negara muslim dunia agar Israel dapat menghormati hak-hak rakyat Palestina.

Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan demi mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi.

"Komunitas internasional perlu mendukung," tegasnya.

"Dengan demikian, apakah pantas Israel ini disebut sebagai bagian dari negara dunia?" imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Bukhori juga mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak guna mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan medis di seluruh rumah sakit di wilayah Palestina yang tengah mengalami krisis.

"Warga yang kritis harus segera memperoleh penanganan memadai sebelum korban jiwa terus melonjak. Karena itu, bantuan internasional menjadi sangat mendesak kali ini. Atas nama kemanusiaan," ucapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya