Komisi I DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

Komisi I DPR RI menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang berujung pada jatuhnya korban terutama dari masyarakat sipil. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini.

Termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP) dimana Indonesia adalah wakil ketuanya, melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan juga Gerakan Non Blok.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah. Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," kata Christina dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (17/5).

Christina menuturkan, saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana pasca pemilu Maret lalu, Perdana Menteri Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen.

Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

"Sejauh yang kami pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara," jelasnya.

Christina menambahkan, KBRI Amman mencatat terdapat total 11 WNI di Palestina dimana 9 orang berada di Jalur Gaza dan 2 orang di Tepi Barat.

"Mereka dalam kondisi baik, meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi himbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI kita," tutupnya.