Berita

Uighur/Net

Dunia

China Gunakan Sistem Kerja Paksa Terhadap Uighur Di Pabrik Panel Surya Xinjiang

MINGGU, 16 MEI 2021 | 09:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dilaporkan telah menggunakan sistem kerja paksa pada minoritas Uighur dalam rantai pasokan global untuk manufaktur panel surya.

Dikutip dari Al Jazeera pada Minggu (16/5), sebanyak 45 persen produsen polisilikon dunia, bahan utama yang digunakan dalam 95 persen modul surya, berbasis di Xinjiang.

Berdasarkan studi yang dilakukan Universitas Sheffield Hallam Inggris, banyak produsen polisilikon menggunakan transfer kerja paksa dari penduduk asli. Banyak produsen juga memiliki hubungan dengan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang.


"Pengadopsian tenaga kerja wajib oleh produsen ini memiliki dampak signifikan pada produsen modul surya di hilir dan bagi pemerintah, pengembang, dan konsumen yang membelinya," kata laporan itu.

Permintaan panel surya telah meningkat seiring dengan semakin banyaknya negara yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Para peneliti mengidentifikasi 90 perusahaan China dan internasional yang rantai pasokannya terkait dengan kerja paksa.

Para peneliti meminta produsen panel surya untuk menilai rantai pasokan mereka dan untuk mencari bahan di tempat lain.

Mereka juga menjelaskan laporan itu dimaksudkan untuk memberikan para pemangku kepentingan bukti yang menjadi dasar untuk menilai risiko paparan kerja paksa dalam rantai pasokan tenaga surya.

Tekanan internasional telah tumbuh bagi Beijing untuk mengizinkan akses ke Xinjiang. Jerman, Inggris dan AS mengadakan pertemuan virtual PBB pada Kamis (13/5) untuk mengutuk pelanggaran HAM pada Uighur.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya