Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kantor Berita Venezuela Disita Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Diajukan Sekutu Maduro

SABTU, 15 MEI 2021 | 16:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Venezuela menyita kantor pusat surat kabar El Nacional setelah kantor itu gagal membayar uang kompensasi atas kasus pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Pengadilan Tertinggi Venezuela (TSJ) bulan lalu mengeluarkan dakwaan atas gugatan yang keluarkan pada tahun 2015 tentang pencemaran nama baik yang dilakukan surat kabar itu kepada pejabat tinggi partai sosialis Diosdado Cabello.

El National diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar 13 juta dolar AS setelah menerbitkan ulang artikel surat kabar Spanyol yang menegaskan pejabat AS sedang menyelidiki Cabello karena diduga terkait dengan perdagangan narkoba.


Dalam dakwaannya, Pengadilan Tertinggi Venezuela memerintahkan harian itu untuk membayar 13 juta dolar AS karena menyebabkan 'kerusakan moral yang serius' dan pembunuhan karakter pada Diosdado Cabello, orang terkuat kedua di Venezuela setelah Maduro.

El Nacional mengatakan mereka tak sanggup membayar uang kompensasi itu, dan sebagai akibatnya kantor mereka disita oleh pengadilan.

"Sore ini, pengadilan terkait, sebagai tanggapan atas gugatan saya terhadap El Nacional, telah memasang peringatan penyitaan pada gedung kantor berita itu, dan telah memulai proses pembayaran ganti rugi," tulis Cabello di akun Twitter-nya, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (15/5).

Cabello, yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada 2018, menyangkal kaitannya dengan perdagangan narkoba.

Manajer El Nacional, Jorge Makriniotis, menyatakan penyitaan kantor berita mereka adalah langkah buruk dan merupakan serangan baru terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, dan juga kepemilikan pribadi.

"Dengan tindakan ini mereka melemahkan sikap kritis editorial kami terhadap pemerintah," tulis Makriniotis di Twitter.

El Nacional juga telah meminta Mahkamah Agung untuk menjelaskan bagaimana angka dakwaan bisa menjadi setinggi itu, mengingat keputusan sebelumnya yang dicapai pada tahun 2018 memerintahkan surat kabar untuk membayar sekitar 600 dolar AS.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya