Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kantor Berita Venezuela Disita Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Diajukan Sekutu Maduro

SABTU, 15 MEI 2021 | 16:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Venezuela menyita kantor pusat surat kabar El Nacional setelah kantor itu gagal membayar uang kompensasi atas kasus pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Pengadilan Tertinggi Venezuela (TSJ) bulan lalu mengeluarkan dakwaan atas gugatan yang keluarkan pada tahun 2015 tentang pencemaran nama baik yang dilakukan surat kabar itu kepada pejabat tinggi partai sosialis Diosdado Cabello.

El National diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar 13 juta dolar AS setelah menerbitkan ulang artikel surat kabar Spanyol yang menegaskan pejabat AS sedang menyelidiki Cabello karena diduga terkait dengan perdagangan narkoba.

Dalam dakwaannya, Pengadilan Tertinggi Venezuela memerintahkan harian itu untuk membayar 13 juta dolar AS karena menyebabkan 'kerusakan moral yang serius' dan pembunuhan karakter pada Diosdado Cabello, orang terkuat kedua di Venezuela setelah Maduro.

El Nacional mengatakan mereka tak sanggup membayar uang kompensasi itu, dan sebagai akibatnya kantor mereka disita oleh pengadilan.

"Sore ini, pengadilan terkait, sebagai tanggapan atas gugatan saya terhadap El Nacional, telah memasang peringatan penyitaan pada gedung kantor berita itu, dan telah memulai proses pembayaran ganti rugi," tulis Cabello di akun Twitter-nya, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (15/5).

Cabello, yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada 2018, menyangkal kaitannya dengan perdagangan narkoba.

Manajer El Nacional, Jorge Makriniotis, menyatakan penyitaan kantor berita mereka adalah langkah buruk dan merupakan serangan baru terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, dan juga kepemilikan pribadi.

"Dengan tindakan ini mereka melemahkan sikap kritis editorial kami terhadap pemerintah," tulis Makriniotis di Twitter.

El Nacional juga telah meminta Mahkamah Agung untuk menjelaskan bagaimana angka dakwaan bisa menjadi setinggi itu, mengingat keputusan sebelumnya yang dicapai pada tahun 2018 memerintahkan surat kabar untuk membayar sekitar 600 dolar AS.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya