Berita

Aksi protes menolak kudeta militer Myanmar/Net

Dunia

Bentrok Dengan Kelompok Pemberontak, Junta Myanmar Berlakukan Keadaan Darurat Militer

JUMAT, 14 MEI 2021 | 15:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta Myanmar mengumumkan keadaan darurat militer untuk negara bagian Chin yang tengah dilanda konflik antara militer dan kelompok etnis bersenjata.

Surat kabar negata, The Global New Light of Myanmar pada Jumat (14/5) melaporkan, sebuah dokumen pemerintah menyatakan pemberlakuan darurat militer di Chin, yang berbatasan dengan India.

Sebelumnya, pada Rabu (12/5) dan Kamis (13/5), kerusuhan terjadi di kota Mindat, melibatkan sekitar 100 orang yang menggunakan senjata rakitan untuk menyerang sebuah kantor polisi, dan sekitar 50 orang menargetkan Bank Ekonomi Myanmar.


Dikatakan bahwa pasukan keamanan telah menangkis serangan tersebut tanpa menimbulkan korban.

Reuters tidak dapat mengonfirmasi situasi di Mindat. Tetapi sebuah dokumen yang diposting di media sosial oleh media lokal yang mengklaim berasal dari pemerintahan anti-junta saingan di daerah Mindat mengatakan deklarasi darurat militer tidak valid.

Kerusuhan sendiri terjadi dipicu oleh tentara yang melanggar janji untuk membebaskan tujuh warga sipil yang ditahan selama protes baru-baru ini.

Seorang jurubicara Pasukan Pertahanan Chinland, milisi yang baru dibentuk, mengatakan pihaknya berada di balik pertempuran terakhir dan mengkonfirmasi keaslian dokumen tersebut.

"Mereka (junta) tidak bisa lagi memerintah kota kecuali di beberapa daerah di mana mereka memiliki pangkalan. Mereka tidak memiliki kendali di daerah pedesaan," kata jurubicara itu.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut, 788 orang meninggal dunia sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya