Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji/Net
Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji menyikapi polemik dan tentang Keputusan KPK terkait Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai KPK sebagai sesuatu yang wajar namun tidak disikapi secara subyektif dan emosional.
"Sebaiknya pendapat lebih dikemukakan dengan obyektif dan menghindari subyektifitas yang emosional," kata Indriyanto dalam keterangannya, Jumat (14/5).
Menurutnya, keputusan KPK tersebut harus dilihat dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) wewenang dan Fungsi Lembaga Penegak Hukum. Dengan demikian, sambung dia, keputusan Pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual Ketua KPK.
"Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain Pimpinan kolektif kolegial KPK," tutur pria yang menjadi Dewan Pengawas KPK ini.
Dikatakannya, keputusan KPK dan Diktum Kedua tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung itu (dengan istilahnya bukan penonaktifan) haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat yang memang hanya terhadap pegawai dimana hasil ujiannya TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang memegang jabatan struktural.
"Dan Keputusan Pimpinan KPK masih dalam batas-batas Kewenangan Terikat yg dimiliki Pimpinan KPK," tekan Indriyanto.
Indriyanto menilai hal ini merupakan prosedur hukum yang wajar dan masih dalam tataran proper legal administrative procedures. Karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada Atasan langsung.
Walau misalnya saja terjadi arahan atasan berupa keputusan dilakukan secara lisan atau mondelinge beschikking sebagai penguasan keputusan tertulis yang ada, tapi tetap sah sebagai keputusan. Karena makna dan tujuan keputusan tidak bertentangan dengan Isi dan Tujuan Peraturan Perundang-undangan.
"Keputusan Aparatur Negara, termasuk Pimpinan KPK ini harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Lustae Causa bahwa setiap keputusan Aparatur Negara, termasuk polemik keputusan pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan ada kesalahan," urainya.
"Jadi bagi saya, keputusan tersebut tidak bermasalah secara hukum, walau selalu disadari bahwa kalau terkait produk apapun di kelembagaan KPK akan selalu bisa jadi polemik yang dipermasalahkan.
Menurut dia, ruang publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) misalnya, sebagai sarana dalam makna legal solution menjadi basis kita semua yang menghargai prinsip Negara Hukum.
