Berita

Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo), HM Darmizal MS/Net

Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya

KAMIS, 13 MEI 2021 | 00:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, yang menuding ada perintah Presiden Joko Widodo di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya lewat tes wawasan kebangsaan (TWK), adalah fitnah dan berbahaya.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo), HM Darmizal MS, Rabu (12/5).

“Feri Amsari telah menfitnah Presidan Joko Widodo melalui penggiringan opini publik bahwa penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya di KPK adalah atas perintah Presiden Jokowi. Tudingan Feri Amsari ini sangat berbahaya apalagi dia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dosen di Universitas Andalas, Padang yang menjadi panutan banyak orang,” tegas Darmizal dalam keterangannya, (12/5).


Darmizal menambahkan, sebagai dosen kampus ternama di Indonesia, tudingan Feri berpotensi diyakini kebenarannya oleh publik. Sehingga persepsi publik kepada Presiden Jokowi menjadi negatif.

"Tak etis dan tak patut, seorang ASN berkomentar seperti itu. Apa yang disampaikan Feri Amsari, jauh dari disiplin ilmu yang ia dalami sebagai ahli hukum tata negara. Pernyataannya tidak etis dan saya nilai melanggar kode etik seorang ASN,” katanya.

Menurut Darmizal, Feri Amsari tak hanya telah menfitnah Presiden Jokowi, tetapi juga telah menggiring opini publik dan telah melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 3, 4, 5.

Seorang akademisi seperti Feri Amsari, lanjut Darmizal, tidak boleh membuat asumsi-asumsi sesat. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip seorang akademisi.

Seorang akademisi harus melandasi pernyataan dan argumentasinya berdasarkan fakta dan data. Karena itu, pernyataan Feri Amsari ini berbahaya sebagai seorang akademisi.

Lebih lanjut, Darmizal juga menilai tidak ada yang salah untuk menyatakan pendapat. Apalagi perbedaan pendapat juga dijamin UU.
Tetapi haram bagi siapapun termasuk ASN untuk memfitnah, menebar asumsi sesat, dan membangun opini yang menyesatkan. Apalagi tuduhan itu diarahkan kepada presiden.

"Sudah saatnya menteri terkait membuat aturan main yang jelas, tegas untuk seluruh ASN agar tidak ada lagi asumsi dan opini sesat yang berkeliaran di kalangan ASN dan perguruan tinggi. ASN dan akademisi mestinya menjadi agen-agen kemajuan pembangunan yang kompak dan bersatu dan memberikan teladan kepada masyarakat luas," demikian Darmizal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya