Transisi Menuju Ekonomi Hijau Tidak Cukup Hanya Di Level Komitmen Politik

Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik, melainkan dibutuhkan kemampuan eksekusi di level kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, rencana pengembangan ekonomi hijau perlu masuk major project pemerintah.

Contohnya, di sektor pertanian atau perkebunan pemerintah membuat program peremajaan perkebunan rakyat untuk lima komoditas. Program ini bisa mengurangi deforestasi yang signifikan danotomatis menurunkan emisi karbon.

Contoh lainnya di sektor energi dengan penerapan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bagi kantor pemerintah. Hal ini akan mengurangi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan.

Misbah mengatakan, terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa pemerintah gunakan untuk memperkuat transisi menuju ekonomi hijau, seperti skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi.

Namun Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik presiden.

Tahap awal, komitmen presiden harus secara eksplisit dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang Bappenas susun dan Kerangka Ekonomi Makro danPokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang Kementerian Keuangan susuan, nota keuangan, dan RAPBN 2022.

"Indonesia sudah bagus dari aspek perencanaan kebijakan. Ekonomi hijau sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024, masuk RKP 2022, tapi belum terpotret dalam kebijakan anggaran. Anggaran untuk fungsi lingkungan hidup masih 0,9% dari total belanja pemerintah pusat,” urai Misbah kepda wartawan, Rabu (12/5).

Adapun angka ideal untuk fungsi lingkungan hidup harus dinaikkan dari total belanja pemerintah pusat.

“Kalau bisa 5%, bagus,” tutupnya.