Kamboja, bersama dengan tiga negara lainnya, tengah menjajaki upaya untuk keluar dari daftar Least Developed Countries (LDC) atau negara-negara tertinggal.
Mengutip pejabat senior dari Kementerian Perdagangan Kamboja pada Senin (10/5), Phnom Penh Post melaporkan Kamboja siap untuk meminimalkan risiko ekonomi ketika keluar dari LDC.
Bersama Laos, Bangladesh, dan Nepal yang juga merupakan LDC, Kamboja pada pekan lalu mengeksplorasi solusi potensial untuk keluar dari daftar tersebut, serta potensi tantangan pasca-LDC.
Sekretaris Kementerian Luar Negeri Pich Rithy menekankan pentingnya sektor garmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kamboja, dan manfaat tarif preferensial untuk peningkatan volume ekspor.
Rithy mengatakan, setelah melepaskan diri dari status LDC, Kamboja akan mengalami kesulitan, khususnya dalam preferensi tarif, aturan asal, daya tarik investasi, keunggulan kompetitif dan peluang untuk bantuan perdagangan, sehingga dapat memperparah dampak krisis Covid-19 pada industri garmen.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kamboja telah menguraikan kebijakan dan strategi untuk memperkuat posisi kompetitifnya, termasuk diversifikasi pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral.
Statistik dari Departemen Umum Bea dan Cukai Kamboja menunjukkan bahwa total ekspor garmen, alas kaki, dan barang perjalanan mencapai 2,41 miliar dolar AS pada kuartal pertama, turun 6,48 persen dari 2,577 miliar dolar AS yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.
