Berita

Prabowo Subianto dan Puan Maharani berpeluang besar diduetkan pada Pilpres 2024 untuk memenuhi kesepakatan Batutulis/Repro

Politik

Pengamat: Kesepakatan Batutulis Bisa Terealisasi 2024, Prabowo Calon Presiden Dan PDIP Dapat Cawapres

SELASA, 11 MEI 2021 | 10:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kesepakatan Batutulis antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto ketika keduanya berpasangan pada Pilpres 2009, kemungkinan besar akan terealisasi pada Pilpres 2024.

Kesepakatan Batutulis yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 itu terdiri dari tujuh butir. Di mana di butir terakhir dengan jelas disebutkan bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Tetapi Megawati ingkar. Butir ketujuh ini tidak dilaksanakannya. Pada Pilpres 2014, Megawati dan PDIP mendukung Joko Widodo. Begitu juga pada Pilpres 2019.


Dalam kedua pilpres itu Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dengan perbedaan suara signifikan.

Setelah tak terwujud dalam dua kali Pilpres, menurut Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno, Kesepakatan Batutulis berpeluang besar tetap direalisasikan.

Salah satu faktornya adalah karena elektabilitas Prabowo dalam berbagai survei belakangan ini semakin baik.

Selain faktor elektabilitas Prabowo, kata Adi, Jokowi yang membuat kesepakatan itu tertunda tidak bisa kembali bertarung di Pilpres 2024.

"Kesepakatan Batutulis antara Megawati dan Prabowo bisa saja terealisasi pada Pilpres 2024 nanti, yakni Prabowo calon presiden dan cawapresnya dari PDIP," papar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

Soal siapa yang bakal diajukan PDIP, Adi memperkirakan yang paling realistis dijadikan cawapres adalah Puan Maharani sebagai putri Megawati.

"Realistis (mengajukan Puan), karena kan PDIP, capres atau cawapresnya ditentukan ketua umum," ujarnya.

Adi juga memprediksi, jika Prabowo dan Puan berpasangan maka peluang menang saat pasangan itu diumumkan sudah di angka 40 persen.

"Peluang menang 40 persen, setidaknya itulah pijakan awalnya untuk saat ini," demikian Adi Prayitno.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya