Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

PPN Mau Dinaikkan Sri Mulyani Hingga 15 Persen, PKS: Pemerintah Jangan Cari Jalan Pintas!

SELASA, 11 MEI 2021 | 06:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik terhadap rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen terus mengemuka.

Kali ini, ada kritik terkait hal itu yang disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, yang menilai rencana kebijakan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Ingat kan, baru saja Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas," ujar Anis Byarwati saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

"Tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini memberikan warning kepada pemerintah akan dampak yang timbul, apabila PPN benar-benar dinaikkan menjadi 15 persen.

"Jangan sampai ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas," tegasnya.

Maka dari itu, Anis Byarwati menyarankan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah.

Namun seharusnya, mengeluarkan kebijakan penurunan PPN hingga 5 persen, dibarengi dengan penarikkan pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia.

"Tarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Jangan masyarakat yang sedang susah, ditambah lagi bebannya dengan kenaikan PPN," katanya.

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali mencederai rasa keadilan," demikian Anis Byarwati menegaskan.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Takut Kebanjiran, Warga Bintara Desak Pemkot Bekasi Bersihkan Gorong-gorong Mampet

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:15

Airlangga Hartarto Pidato Politik di HUT ke-57 Golkar, Kader Teriak "Airlangga Presiden!"

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:55

Legislator PAN: Di Era Bonus Demografi, Generasi Muda Harus Berani Berjejaring di Media Digital

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:34

Airlangga Pekikan Spirit Baru Rebut Kemenangan Pemilu 2024 di HUT ke-57 Golkar

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:17

Desa di Tolitoli Terdampak Banjir Bandang

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:00

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:36

Akbar Tandjung hingga JK Hadiri Puncak HUT Golkar ke-57

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:18

PDIP Tak Tentukan Capres Hasil Survei, Orang Dekat Mega Ungkit Kepemimpinan SBY

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:55

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Benjamin Kristianto yang Lakukan Asusila dan KDRT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:39

Didakwa Pasal Penculikan, Mantan Mendagri Italia Matteo Salvini Terancam Dibui 15 Tahun

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:18

Selengkapnya