Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net
Kritik terhadap rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen terus mengemuka.
Kali ini, ada kritik terkait hal itu yang disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, yang menilai rencana kebijakan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
"Ingat kan, baru saja Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas," ujar Anis Byarwati saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).
"Tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan," sambungnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini memberikan
warning kepada pemerintah akan dampak yang timbul, apabila PPN benar-benar dinaikkan menjadi 15 persen.
"Jangan sampai ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas," tegasnya.
Maka dari itu, Anis Byarwati menyarankan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah.
Namun seharusnya, mengeluarkan kebijakan penurunan PPN hingga 5 persen, dibarengi dengan penarikkan pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya
(wealth tax) di Indonesia.
"Tarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Jangan masyarakat yang sedang susah, ditambah lagi bebannya dengan kenaikan PPN," katanya.
"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali mencederai rasa keadilan," demikian Anis Byarwati menegaskan.
