Berita

Petugas kepolisian mengarahkan pengendara mobil ke pos penyekatan mudik di Kecipir, Losari, Brebes, Jawa Tengah/Net

Politik

Kenapa Ada Personel Bawa Laras Panjang Dan Rompi Anti Peluru Jaga Pos Mudik? Ini Penjelasannya

SENIN, 10 MEI 2021 | 22:30 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 bersamaan dengan pelarangan mudik lebaran, Polri menurunkan 94.170 personel. Dari jumlah tersebut, Korps Bhayangkara turut menyiagakan personel bersenjata laras panjang plus rompi antipeluru di pos-pos penyekatan larangan mudik.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan, pelibatan personel yang dibekali dengan senjata lengkap itu guna menangani sekaligus bentuk antisipasi tindakan kriminal.

"Dimungkinkan akan adanya tindak kriminalitas. Sehingga ketika ditempatkan personel-personel yang membawa senjata api di sana," kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/5).


Operasi Ketupat 2021 ini sendiri melibatkan setidaknya 166.734 personel gabungan TNI-Polri bersama instansi terkait lainya.

Bahwasanya, kata Rusdi, potensi terjadinya aksi kriminalitas di posko-posko penyekatan merupakan salah satu poin dalam identifikasi awal kepolisian saat menyiapkan rencana operasi. Oleh sebab itu, petugas yang berjaga di pos penyekatan itu tak hanya berasal dari unsur polisi lalu lintas (Polantas).

"Bagi Polri yang berhadapan dengan masyarakat tentunya tidak pakai senjata api, tapi kami semua mengidentifikasi kemungkinan-kemingkinan yang terjadi selama kegiatan mudik tersebut," tambah dia.

Pada hari keempat operasi penyekatan dalam rangka larangan mudik 2021. Polri telah memutarbalikan ratusan ribu kendaraan yang nekat mudik ke sejumlah daerah. Data terhitung sejak penerapan larangan mudik Kamis, 6 Mei 2021.
 
"Kegiatan pencegahan mudik sampai hari ini telah memutarbalikkan kendaraan sebanyak 104.370 kendaraan. Ini bagian aktivitas mudik yang dicegah dalam rangka menangani virus covid-19," demikian Rusdi.


Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya