Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat/Net
Aksi saling bantah dilakukan kubu PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur terkait status keanggotaan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat.
Kedua belah pihak enggan mengakui kalau Novi Rahman yang diduga termasuk 10 orang yang sudah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu malam (9/5) itu sebagai kader mereka.
Bantahan pertama dikeluarkan pihak PKB. Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah membantah Novi Rahman adalah kader partainya. Bahkan, Anik menyebut Novi Rahman merupakan kader PDIP.
Belakangan, giliran PDIP Jatim yang membantah kalau Novi Rahman adalah kader partainya.
Seperti dijelaskan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono, Bupati Nganjuk periode 2018-2023 itu telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jatim usai Musyawarah Wilayah PKB Jatim yang berlangsung pada 9 Januari 2021.
Bahkan, menurut Deni, Rahman diumumkan oleh Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim Periode 2021-2026.
"Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura," ujar Deni dalam keterangannya, Senin (10/5).
"Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo," sambungnya.
Deni sedikit menyayangkan adanya pernyataan bahwa Novi Rahman adalah kader PDIP saat Bupati Nganjuk tersebut tersandung kasus korupsi.
"PDIP tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader pengurus partai. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDIP," papar Deni.
Lebih jauh, Deni meminta publik untuk mengecek di laman
Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim.
"Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh Sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui? Jejak digital tidak bisa bohong," bebernya.
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat, dikabarkan termasuk pihak yang terkena OTT KPK pada Minggu malam (9/5). OTT ini terkait upaya jual-beli jabatan di lingkup Pemkab Nganjuk.
Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi diusung PKB, PDIP, dan Hanura. Novi-Marhaen akhirnya memenangkan kontestasi dengan meraup 303.192 suara atau 54,5 persen.
Novi Rahman juga disebut-sebut menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.
Sebelum terjun di dunia politik, ia merupakan pengusaha di bidang properti dan keuangan. Dia memiliki tambang nikel, batubara, dan sejumlah bank perkreditan rakyat.
