Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan/Ist

Politik

Politisi PDIP: Jokowi Sedang Dijauhkan Dari Rakyat Lewat Aturan Ketersediaan Bahan Baku Gula

SENIN, 10 MEI 2021 | 05:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 03/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional dianggap bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi soal keberpihakan terhadap para pelaku UMKM dan industri rumahan.

"Pak Jokowi sikapnya jelas soal keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Banyak kebijakan beliau yang pro terhadap rakyat, beliau selalu menekankan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM baik dari sisi anggaran maupun sisi regulasi," kata anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5).

Legislator dapil Jawa Timur ini menekankan, keberadaan Permenperin tersebut seolah ingin mendegradasi komitmen Presiden Jokowi terhadap kepentingan rakyat.


"Permenperin itu upaya sistematis untuk menjauhkan Pak Jokowi dari rakyatnya. Kami selaku parpol pengusung utama Pak Jokowi akan dengan tegas melawan upaya-upaya terselubung yang berusaha menjauhkan Pak Jokowi dari rakyatnya," tegas anggota Komisi III DPR RI itu.

Dalam Permenperin 03/2021, hal yang dikritisi Arteria adalah adanya pemberian hak eksklusif kepada 11 pabrik gula untuk mengimpor bahan baku gula mentah menjadi gula rafinasi didasarkan pada izin pendirian pabrik sebelum 25 Mei 2010.

Masalahnya, pabrik-pabrik yang diberi izin itu mayoritas berada di Cilegon, Cilacap, Lampung, Bekasi, dan Makassar. Padahal Jawa Timur merupakan sentra industri makanan dan minuman dengan kontribusi produk terbesar kedua secara nasional. Izin eksklusif tersebut secara tidak langsung merugikan usaha makanan dan minuman UKM Jatim karena harus membeli gula rafinasi dari daerah lain.

Oleh karenanya, anggota Komisi III DPR RI ini merasa aroma menjauhkan Presiden Jokowi dengan rakyat sangat terasa dalam Permenperin yang tidak pro terhadap rakyat dan petani tabu dalam negeri.

"Jelas kok Permenperin itu pro terhadap skema impor, artinya itu mengingkari semangat Pak Jokowi soal swasembada pangan," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya