Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan/Ist

Politik

Politisi PDIP: Jokowi Sedang Dijauhkan Dari Rakyat Lewat Aturan Ketersediaan Bahan Baku Gula

SENIN, 10 MEI 2021 | 05:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 03/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional dianggap bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi soal keberpihakan terhadap para pelaku UMKM dan industri rumahan.

"Pak Jokowi sikapnya jelas soal keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Banyak kebijakan beliau yang pro terhadap rakyat, beliau selalu menekankan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM baik dari sisi anggaran maupun sisi regulasi," kata anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5).

Legislator dapil Jawa Timur ini menekankan, keberadaan Permenperin tersebut seolah ingin mendegradasi komitmen Presiden Jokowi terhadap kepentingan rakyat.


"Permenperin itu upaya sistematis untuk menjauhkan Pak Jokowi dari rakyatnya. Kami selaku parpol pengusung utama Pak Jokowi akan dengan tegas melawan upaya-upaya terselubung yang berusaha menjauhkan Pak Jokowi dari rakyatnya," tegas anggota Komisi III DPR RI itu.

Dalam Permenperin 03/2021, hal yang dikritisi Arteria adalah adanya pemberian hak eksklusif kepada 11 pabrik gula untuk mengimpor bahan baku gula mentah menjadi gula rafinasi didasarkan pada izin pendirian pabrik sebelum 25 Mei 2010.

Masalahnya, pabrik-pabrik yang diberi izin itu mayoritas berada di Cilegon, Cilacap, Lampung, Bekasi, dan Makassar. Padahal Jawa Timur merupakan sentra industri makanan dan minuman dengan kontribusi produk terbesar kedua secara nasional. Izin eksklusif tersebut secara tidak langsung merugikan usaha makanan dan minuman UKM Jatim karena harus membeli gula rafinasi dari daerah lain.

Oleh karenanya, anggota Komisi III DPR RI ini merasa aroma menjauhkan Presiden Jokowi dengan rakyat sangat terasa dalam Permenperin yang tidak pro terhadap rakyat dan petani tabu dalam negeri.

"Jelas kok Permenperin itu pro terhadap skema impor, artinya itu mengingkari semangat Pak Jokowi soal swasembada pangan," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya