Anggota DPR Fraksi PDIP, Effendi Sianipar/Net
. Rencana Menteri Dalam Negri (Mendagri), M Tito Karnavian, yang ingin menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah penampungan sementara kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ditolak DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Anggota DPR Fraksi PDIP, Effendi Sianipar mengatakan, pihaknya memprediksi beban kerja Pemerintah Provinsi Riau akan semakin berat jika dijadikan daerah penampungan PMI dari luar negeri.
Pasalnya dia menduga, kondisi Covid-19 di Riau saat ini tengah mengalami peningkatan. Hal itu, katanya terlihat dari peningkatan kasus positif baru per 8 Mei yang lalu mencapai 654 kasus.
"Tolong Pak Menteri membatalkannya, jangan terlalu nekat, sudah sangat mengkhawatirkan saat ini penambahan kasus Covid-19 di Riau, 654 kasus bertambah dalam satu hari terakhir. Kalau rencana itu direalisasikan, berbahaya nantinya," ujar Effendi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/5).
Selain itu, Anggota Komisi IV DPR itu menegaskan bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, di Riau sudah ditemukan 48.432 kasus positif Covid-19 per harinya. Bahkan, seiring berjalannya waktu, orang yang teridentifikasi positif tidak bisa terselamatkan, dan akhirnya tercatat sebanyak 1.200 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
Di tambah lagi, lanjut Effendi, dengan semakin tingginya angka penambahan kasus positif Covid-19 baru yang belakangan ini terjadi, serta fasilitas kesehatan (Faskes) untuk pasien positif di Riau pun saat ini sudah nyaris penuh dengan persentase kapasitas keterisian 70 hingga 80 persen.
"Apakah Riau masih belum dianggap kewalahan dengan masalah yang sudah ada sekarang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Anggota DPR dapil Riau I itu juga turut menghimbau kepada masyarakat setempat agar senantiasa menaati peraturan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran kasus Covid-19, serta selalu menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.
"Mari kita taat aturan yang ada, tolong kita semua untuk terus menerapkan protokol kesehatan jangan lalai. Covid-19 masih ada, ayolah kita perangi bersama-sama," tandasnya.
Mengenai rencana ini, Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Riau harus siap menerima kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak pulang ke Tanah Air, apabila Batam sudah kesulitan menangani karantina "pahlawan" devisa.
"Prinsipnya, kalau di sini sudah kesulitan menahan arus, bahkan perlu pengalihan arus juga, mereka harus siap," kata Menteri usai meninjau proses kedatangan PMI dari Malaysia saat tiba di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam Kepulauan Riau, Sabtu (8/5).
