Dari kiri ke kanan: Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi/Net
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari ikut mengomentari perseteruan antara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Setidaknya, Qodari melihat tiga hal yang memiliki potensi konflik antara kedua kepala daerah itu akan berlangsung panjang dan besar.
Pertama, perbedaan basis konstituen Edy datang dari kelompok yang berbeda dengan Bobby. Hal itu tercermin dari sumber konstituen Bobby yang tidak sama dengan Edy, yaitu Ustadz Abdul Somad (UAS) dan selainnya.
“Edy dulu kampanye Pilgub dengan dukungan Ustadz Abdul Somad, seperti halnya UAS dukung Akhyar Nasution dalam Pilwakot Medan, di Desember 2020 yang lalu. Bedanya, Edy berhasil mengalahkan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan Akhyar dikalahkan Bobby Nasution. Jadi konstituennya itu memang kira-kira beda,†kata Qodari, Minggu (9/5).
Kedua, perbedaan latar belakang keduanya yang nampak, menurut Qodari turut mempengaruhi konsep, cara atau gaya kepemimpinan, dan pendekatan berbeda dalam menjalankan pemerintahan.
Edy sebagaimana diketahui memiliki latar belakang militer sebagai mantan Pangkostrad. Sementara Bobby dari kalangan sipil.
Karena itu, lanjut Qodari, konflik Edy dengan Bobby mengingatkan dirinya dengan konflik pada pertengahan tahun 2011, antara Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dengan Walikota Solo saat itu Joko Widodo.
Menurutnya, kala itu Bibit menyebut Jokowi ‘bodoh’ karena menolak rencana pembangunan mal di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Saripetojo, yang berlokasi di Purwosari, Laweyan Solo.
“Terus terang saya lihat Pak Edy ini perseteruan dengan Mas Bobby itu teringat dengan Pak Bibit Waluyo. Dulu Gubernur Jawa Tengah yang pernah berseteru dan menyebut Pak Jokowi bodoh ketika itu," bebernya.
"Pak Jokowi adalah Walikota Solo, kebetulan memang latar belakang Pak Edy ini mirip banget dengan Pak Bibit, sama-sama militer, sama-sama pernah menjadi Panglima Kostrad. Bibit berseteru dengan Jokowi. Mirip Edy vs Bobby sekarang ini,†sambung Qodari.
Selain itu, Qodari juga melihat ada nuansa kompetisi terselubung antara keduanya. Sehingga, dia memprediksi perseteruan akan panjang, karena selain beda konstituen Edy bisa saja melihat Bobby sebagai lawan potensial untuk masa jabatan kedua di Pilgub Sumut 2024.
“Jadi memang dalam konteks ini keputusan-keputusan kebijakan publik itu menjadi lebih rumit karena bisa jadi bersinggungan dengan analisa atau kalkulasi politik ke depan," tuturnya.
"Perseteruan akan panjang karena selain beda konstituen, Edy bisa saja melihat Bobby sebagai lawan potensial untuk masa jabatan kedua di Pilgub Sumut 2024,†tambah Qodari.
Lebih lanjut, Qodari juga menyebutkan fenomena perselisihan antara kepala daerah lainnya yang memang bukan hal baru. Sebagai contoh, wilayah lain yang pemimpinnya bersitegang yaitu Provinsi Lampung, yakni Gubernur Ridho Ficardo berselisih dengan Walikota Bandar Lampung Herman Hasanusi.
Karena itu, Qodari berharap nuansa kompetisi Pilkada jangan sampai mengganggu kebijakan publik. Dengan begitu, pihak Edy maupun Bobby harus menurunkan ego masing-masing dan berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Justru kepentingan masyarakat itu hemat saya harus menjadi titik temu antara keduanya,’’ pungkas Qodari.
Perseteruan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution ini bergulir lantaran protes dari Bobby, yang tidak terima karena penentuan lokasi karantina WNI di Medan tanpa berkoordinasi dengan dirinya.
Namun di sisi yang lain, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi geram jika dibilang tidak melibatkan Wali Kota.
