Berita

Politisi PKS Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Silakan Saja Presiden Promosi Bipang, Asal Di Luar Momen Lebaran

MINGGU, 09 MEI 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Promosi makanan daerah yang dilakukan Presiden Joko Widodo memang baik dilakukan dalam rangka meningkatkan gairah industri pangan nasional. Hanya saja, politisi PKS Nasir Djamil menyayangkan langkah presiden yang memilih mempromosikan bipang alias babi panggang di saat umat muslim menjalankan puasa Ramadhan.

“Silakan saja (promosi). Sebenarnya di luar dari momen ini (Ramadhan dan lebaran) tidak ada masalah. Karena mungkin ada juga orang yang menyukai itu (babi panggang)," ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Politisi asal Aceh ini menambahkan, seharusnya Presiden Joko Widodo mempromosikan makanan khas lebaran maupun makanan kecil Indonesia yang biasa dihadirkan di bulan suci Ramadhan, agar momennya tepat.


“Bisa nastar, ketupat, atau apapun lah yang identik dengan Ramadhan dan lebaran," tegasnya.

Baginya, mengundang masyarakat untuk makan bipang Ambawang di bulan suci Ramadhan ini merupakan kesalahan Jokowi dan pasti mengundang kontroversi di tengah masyarakat.

"Jadi itu yang menurut saya fatal sekali ini. Ini menyulut kontroversi," ucapnya.

Dia mengatakan anak buah presiden tidak mengantisipasi kemungkinan adanya kontroversi dan menganggap sepele atas pernyataan Jokowi dengan tidak mengontrol naskah pidatonya.

"Jadi dia lupa bahwa ini bulan Ramadhan menyambut hari fitrah hari suci, tapi kemudian malah ditampilkan itu makanan yang diharamkan bagi umat Islam," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya