Satu Kesatuan, Satu Rakyat, Satu Bangsa Untuk Perubahan Nasional

SAAT ini, kita telah berada dalam masa 23 tahun era reformasi. Namun sudah saatnya reformasi ini kita evaluasi kembali. Karena justru sejak dimulai dan berjalannya reformasi, yang terjadi justru semakin menguatnya ketidakadilan di Indonesia.

Evaluasi ini bukan berarti kita akan meniadakan era reformasi sebagai lintasan yang kita lalui, namun justru evaluasi ini menjadi titik tolak untuk menggerakkan kembali proses perubahan atas berbagai kegagalan yang terjadi dalam era reformasi.

Terjadinya korosi akut dalam tatanan rakyat dan negara Indonesia ini semakin terasa menjerumuskan rakyat dan negara ke jurang kehancuran.

Beberapa persoalan mendasar dalam era reformasi yang mengarah pada kehancuran nasional di antaranya potensi tingginya konflik sosial horizontal, gagalnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diwujudkan, terancamnya pertahanan dan keamanan nasional dalam perang hibrida yang terjadi di kawasan asia pasifik dan wilayah global lainnya.

Belum lagi bertambahnya angka kemiskinan baik secara absolut dan relatif dalam tataran struktural maupun kultural. Dalam persoalan politik, demokrasi dan kemanusiaan, era reformasi semakin mendegradasi kebebasan berpendapat, praktek ketidakadilan hukum dan ancaman represi kekuasaan terhadap rakyat yang ikut berpartisipasi memperjuangkan kebenaran dan keadilan di masyarakat dan negara.

Dengan kondisi yang rapuh ini, kondisi rakyat dan negara semakin terancam ketika berkembangnya virus global covid 19 dan ancaman-ancaman mendatang seperti perubahan iklim dan perang global. Covid 19 telah membuat kerugian negara hingga Rp 1350 triliun dan defisit APBN yang begitu tinggi hingga di atas 50 persen.

Keadaan negara juga semakin berat ketika bertambahnya utang negara yang sangat besar. Sementara dalam laporan keuangan global tahun 2021 yang menyebut utang global mencapai 281 triliun dolar AS berpotensi mengakibatkan negara-negara berkembang terancam gagal bayar.

Kehancuran-kehancuran ini juga didasari oleh mengakarnya korupsi dan perampokan uang dan aset-aset milik negara dan rakyat yang dilakukan oleh segelintir penguasa ekonomi dan oknum-oknum politisi partai-partai politik.

Sejak dimulainya era reformasi hingga sekarang, negara telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang yang diperkuat oleh lahirnya undang-undang yang tidak pro rakyat.

Situasi nasional Indonesia yang telah berada dalam pusaran arus krisis multi dimensional ini memerlukan perubahan fundamental yang digerakkan oleh kekuatan rakyat untuk mencapai sebuah konsensus baru antara rakyat dan negara dalam kontrak sosial baru.

Untuk mewujudkan kontrak sosial baru di Indonesia diperlukan sebuah gerakan rakyat yang membawa arus besar kesadaran rakyat.

Satu kesatuan, satu rakyat, satu bangsa untuk perubahan nasional.

Yudi Syamhudi Suyuti
Aktivis Pergerakan dan Politik Rakyat