Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Legislator Sumbar: Alhamdulillah, MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

SABTU, 08 MEI 2021 | 08:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disambut baik.

Uji materi diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) atas nama masyarakat Sumatera Barat.

"Tentunya kita bersyukur dengan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Ini merupakan hasil perjuangan  bersama berbagai ormas dan tokoh masyarakat sumatera Barat yang resah dan khawatir dengan keluarnya SKB 3 Menteri," ujar anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, Sabtu (8/2).


Guspardi yang juga legislator asal Sumatera Barat itu menjadi salah satu pihak yang melayangkan protes terkait SKB 3 Menteri.

Disebutkan Guspardi, keberatan itu karena dalam diktum 2 dan 3 SKB itu memuat peraturan yang berbunyi "peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama".

"Pemda dan sekolah juga tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, masyarakat Sumatera Barat menolak tegas SKB 3 Menteri karena seharusnya para peserta didik mesti dituntun dan diarahkan untuk berpakaian sesuai dengan perintah agamanya.

"Jangan dibiarkan mereka untuk bebas memilih. Yang tidak boleh itu memaksa peserta didik menggunakan atau atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya," terangnya.

Berangkat dari keresahan dan kekhawatiran tersebut, masih kata Guspardi, pada 18 Februari 2021, dia sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat di DPR RI bersama berbagai elemen masyarakat dan ormas seperti MUI, Muhammadiyah, Aisyiah, Perti, LKAAM, Bundo Kanduang dan para tokoh masyarakat Sumbar lainnya, membahas SKB tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumbar.

"Hasilnya disepakati bahwa elemen masyarakat Sumbar akan melakukan gugatan uji materi terhadap SKB 3 Menteri itu. Dan saat ini uji materi tersebut sudah di kabulkan oleh MA (Mahkamah Agung) pada tanggal 3 Mei 2021," bebernya.

Diuraikan Guspardi, SKB 3 Menteri bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal 31. Begitu juga tidak sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"SKB 3 menteri itu juga bersebarangan dengan UU Otonomi Daerah dan mengebiri semangat otonomi daerah. Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal masing-masing daerah," jelasnya.

"Oleh karena itu, saya berharap semua pihak  menghormati dan menerima putusan yang telah di ketok palu oleh Mahkamah Agung yang menyatakan SKB 3 Menteri ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang," pungkasnya.

Adapun petikan keputusan MA itu berbunyi "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021".

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya