Bertemunya dua tokoh nasional adalah hal yang lumrah. Tapi bertemunya seorang Rizal Ramli dan Gatot Nurmantyo, yang dicap penguasa sebagai tokoh oposisi selama ini dianggap banyak kalangan aktivis sebagai suatu keniscayaan.
Dan malam ini, menyambut malam penuh ampunan, Ramadan hari ke-25 memberikan anugerah bagi suatu peristiwa yang diharapkan banyak kalangan yang ingin menyelamatkan negeri ini. Maka ketika Rizal Ramli dan Gatot Nurmantyo shalat bersama di masjid yang sama, ini menjadi hal yang sangat langka sekaligus penuh barokah.
Pertemuan di suatu masjid pun menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Kata “masjid†yang berakar dari bahasa Arab, yang berarti tunduk, patuh dan taat dengan penuh ta'dzim dan hormat. Dalam bahasa populernya, masjid menjadi tempat ibadah di mana manusia menundukkan hati dan raganya ke hadapan Sang Pencipta.
Dalam konteks ini, ketaatannya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, para tokoh itu bertemu untuk memikirkan nasib bangsa. Saya melihatnya pertemuan ini menandakan telah terbentuknya frekuensi yang sama dalam melihat situasi bangsa saat ini.
Bagaimana tidak, berbagai persoalan yang muncul semakin menumpuk tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Di setiap rezim, selalu ada cara untuk mengelola atau dalam bahasa yang lebih keras merepresi warga negara atau sekelompok masyarakat yang dianggap kritis oleh penguasa.
Tapi yang terjadi saat ini menurut pandangan saya, kebijakan represif ini bukan saja membungkam dan menyebarkan rasa takut yang mendalam pada masyarakat. Lebih fundamental dari itu adalah hancurnya nilai-nilai yang berlaku umum di dalam kehidupan manusia.
Yang terjadi saat ini, misalnya adalah munculnya sikap yang apologetik terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Sikap apologetik terhadap upaya penyingkiran terhadap orang-orang yang punya integritas di KPK.
Kita bisa melihat bagaimana sebagian orang, yang seharusnya berperan sebagai cendekia, tetapi karena pro penguasa membiarkan revisi UU KPK dan RUU OmnibusLaw Cipta Kerja diloloskan meski banyak kalangan menolaknya. Hanya karena mereka melihat bahwa yang menentang RUU itu adalah orang yang berseberangan dengan penguasa.
Padahal adalah hak warga negara untuk terlibat aktif pada penyusunan suatu RUU. Tapi stigmatisasi oposisi digunakan untuk memberi label "melawan pemerintah" kepada orang-orang atau kelompok yang mengkritisi RUU/kebijakan. Semestinya hak Warga Negara itu tidak ada urusannya dengan menjadi oposisi atau pro penguasa.
Juga ketika karangan bunga dipertontonkan untuk merayakan terbunuhnya 6 laskar FPI di KM50. Dalam bahasa Rocky Gerung, bunga ini merayakan kehancuran Indonesia. Ini merupakan apologetik atas perbuatan yang melanggar HAM, yang semestinya menjadi nilai universal yang dipegang teguh oleh siapapun dia.
Yang terbaru adalah ketika banyak kalangan diam ketika KPK sedang dijinakkan melalui upaya menyingkirkan orang-orang yang selama ini dikenal publik memiliki integritas yang tidak diragukan lagi.
DPR sebagai lembaga yang menjadi andalan rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan justru semakin jauh dari harapan rakyat, karena menunjukkan sikap apologetik atas upaya pelemahan pemberantasan korupsi.
Saya rasa banyaknya elit/kader parpol yang diduga terlibat dalam kasus-kasus korupsi belakangan ini membuat Parpol/fraksi DPR terkesan ambigu, tak berdaya atau diam saja ketika ada upaya-upaya 'membersihkan' KPK dari orang-orang yg berintegritas. Harapan mereka yang terlibat kasus korupsi tentunya agar kasus-kasus yang sedang ditangani KPK tidak kan menyentuh para elit.
Peran kontrol terhadap kekuasaan (eksekutif) ini justru kini diambil oleh seorang La Nyalla, ketua DPD-RI, yang hadir juga dalam pertemuan tersebut, untuk urun rembuk dengan para tokoh di luar kekuasaan untuk bersama-sama melihat semua persoalan dalam perspektif yang sama.
Masalah-masalah yang hingga saat ini mendera bangsa dan negara, dan belum juga diselesaikan, adalah masalah-masalah yang saling berkaitan. Misalnya upaya pelemahan KPK, sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, juga soal kesejahteraan dan kesenjangan sosial.
Dinamika dari perubahan sosial selalu menuntut 3 tahapan yaitu kognisi, afeksi dan empati. Ini adalah pola dari masyarakat dalam membangun kekuatan, yang potensial atas kehirauan pada masalah-masalah kenegaraan yang lebih mendasar. Ini adalah pola yang sangat alamiah, dan kerap berulang di tengah-tengah menghadapi kesulitan.
Diperlukan suatu pemahaman yang sama (kognisi) atas akar masalah yang sesungguhnya. Kognisi ditandai dengan bertubi-tubinya pelbagai kejadian yang erat hubungannya dengan pengabaian pemenuhan hak dasar warga negara dalam hal ini rasa keadilan, suatu fenomena yang sudah sangat dikenali oleh masyarakat luas.
Karena itu, pertemuan dua tokoh oposisi ini, ke depannya menuntut keterlibatan masyarakat luas terhadap masalah besar saat ini dan bagaimana saling menunjukkan perasaan yang muncul di masyarakat (afeksi). Afeksi memicu ingin turut andil /melibatkan diri keluar dari masalah yang dihadapi.
Diperlukan suatu 'rumah bersama' untuk saling urun rembuk untuk berbagi empati bahwa rakyat meraskan senasib dan sepenanggungan. Jalinan empati akan semakin solid dan dapat menumbuhkan kolaborasi dalam jejaring sosial yang menuntut perubahan mendasar karena diikat oleh
"sense of belonging".
Faktanya hari ini tahap afeksi ini sudah sampai pada tahap berbagi rasa (empati) yang kini terus berjalan, salah satu contohnya adalah urunan / pengumpulan uang untuk membeli kapal selam. Jangan dilihat nominalnya, tapi itu sebagai tanda bahwa rasa empati di lapisan masyarakat tak akan surut. Ini adalah pola dari masy membangun kekuatan, memungkinkan / potensial atas kehirauan pada masalah masalah kenegaraan yang lebih mendasar.
Melalui proses inilah, solusi untuk menyelamatkan Indonesia dapat disusun secara komprehensif. Karena itu, perlu keterlibatan berbagai kalangan, yang dalam tulisan bang Tamsil Linrung dikatakan sebagai "Mendorong Rekonsiliasi". Para tokoh nasional, akademisi, purnawirawan, profesional, mahasiswa, emak-emak, buruh, petani harus terlibat dalam satu gagasan besar menyelamatkan Indonesia.
Pemimpin sejati tidak akan diam menonton penderitaan yang mendera rakyatnya. Dia harus menjadi inspirasi bagi suatu gagasan besar demi memperbaiki bangsanya, negerinya, dan peradaban manusia. Dan menyambut malam penuh ampunan ini, mereka telah menghidupkan mesin perubahan itu. Mesin yang menanti diisi dan digerakkan orang-orang muda progresif.
Gde Siriana Yusuf
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) sekaligus Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
