Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Janji Hapus Omnibus Law Cipta Kerja Jika Jadi Presiden 2024

JUMAT, 07 MEI 2021 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Target besar disampaikan ekonom senior Rizal Ramli jika dipercaya maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu yang dianggap perlu segera direalisasikan adalah penghapusan omnibus law Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Kalau Rizal Ramli diizinkan menjadi pemimpin, ini omnibus law akan dibatalkan," ujar Rizal dalam serial Roundtable Discussion of Omnibus Law Sesi II bertema 'PHK Marak, Pesangon Rendah, Kerja Kontrak Merjalela', Jumat (7/5).


Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja tak berdampak banyak terhadap kebangkitan ekonomi nasional yang kini terpuruk. Padahal, beleid sapu jagad itu disusun untuk menyelamatkan ekonomi nasional dengan membuka lapangan kerja.

"Pertanyaannya itu, UU omnibus law udah jadi, ada enggak dampaknya pada investasi? Ada dampaknya enggak pada (pembukaan) lapangan kerja? Kagak ada," katanya.

Alih-alih membangkitkan ekonomi, keberadaan UU Cipta Kerja justru dianggap merenggut hak-hak pekerja dalam negeri.

"Kawan-kawan buruh meminta UU omnibus dibatalkan, baik melalui demo, (gugatan) Mahkamah Konstitusi. Yang ada, (omnibus law membuat) buruh malah dikurangi hak-haknya, hak adatnya dikurangi," terangnya.

"Ini (UU Cipta Kerja) obat yang tidak tepat dan banyak cara untuk memulihkan ekonomi, supaya investasi naik, lapangan kerja lebih banyak," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya