Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan bahwa penyelenggara asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai bukan dari lembaga pimpinan Firli Bahuri.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai pertanyaan dalam asesmen TWK untuk pegawai KPK yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dalam penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan, KPK bukan merupakan penyelenggara asesmen," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (7/5).

Seperti yang telah disampaikan pimpinan KPK sebelumnya, asesmen TWK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD).

"Termasuk Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," jelas Ali.

Bahkan kata Ali, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama kelima lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan wawancara, ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya.

"Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai beberapa diantaranya misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," kata Ali.

Ali menegaskan, KPK menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi wawancara yang dianggap tidak berhubungan dengan tupoksi KPK.

"Kami menggarisbawahi asesmen tes tertulis dan wawancara difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN. Aspek kompetensi tidak dites karena pada saat rekrutmen, pegawai KPK sudah memenuhi persyaratan kompetensi," tutupnya.