Berita

Para menteri dari negara-negara yang tergabung dalam G7, di London pada 5 Mei 2021/Foto: AFP

Dunia

G7 Serang China Dan Rusia, Pengamat: AS Sedang Himpun Kekuatan Karena Gagal Dominasi Hubungan Beijing-Washington

JUMAT, 07 MEI 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengamat mengomentari pernyataan terbaru negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7, yang isinya kebanyakan menyoroti China dan Rusia dalam sejumlah masalah yang dianggap tidak berdasar. Mulai dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia hingga kekerasan.

Pernyataan yang dikeluarkan Rabu (5/5) oleh para menteri luar negeri negara-negara G7 (Group of Seven) mencoba untuk menegaskan kembali kepemimpinan mereka dengan menggarisbawahi China dan Rusia sebagai 'ancaman'.

Mereka juga mencantumkan masalah-masalah terkait Xinjiang, Hong Kong, Tibet, dan Taiwan, tetapi tidak ada langkah konkret konfrontasi yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut.


Para ahli China mengatakan, serangan negara-negara G7 terhadap China pertanda bahwa AS menghimpun kekuatanya setelah gagal mencapai ambisinya dalam upaya mendominasi hubungan China-AS sejak pembicaraan Alaska pada bulan Maret.

Ini kontras dengan konsistensi dan kepercayaan China dalam hubungan bilateral.

Para pengamat mengatakan bahwa pernyataan bersama G7 menunjukkan AS dan sekutunya hanya menggunakan retorika fitnah kuno terhadap China, yang menunjukkan kepercayaan yang semakin berkurang terhadap kebijakan China mereka.

Lu Xiang, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat (7/5) bahwa alih-alih multilateralisme, AS mempraktikkan 'beberapa lateralisme', melalui penindasan sekutu untuk membuat aturan dan mengecualikan perbedaan pendapat.

"China berkomitmen untuk multilateralisme dengan Piagam PBB sebagai pusatnya dan China selalu mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara lain dalam agenda utama," kata ahli tersebut.

Eropa tidak memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menghadapi China. Dan bahkan di dalam kelompok G7, sulit bagi mereka untuk mengadopsi kebijakan China yang koheren, katanya.

"Ini akan memakan waktu bagi pemerintahan Biden untuk sampai pada pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri dan realitas internasional. Jika bertabrakan dengan China dalam mode 1 lawan 1, itu tidak akan mengambil keuntungan," kata Lu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya