Berita

Para menteri dari negara-negara yang tergabung dalam G7, di London pada 5 Mei 2021/Foto: AFP

Dunia

G7 Serang China Dan Rusia, Pengamat: AS Sedang Himpun Kekuatan Karena Gagal Dominasi Hubungan Beijing-Washington

JUMAT, 07 MEI 2021 | 14:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengamat mengomentari pernyataan terbaru negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7, yang isinya kebanyakan menyoroti China dan Rusia dalam sejumlah masalah yang dianggap tidak berdasar. Mulai dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia hingga kekerasan.

Pernyataan yang dikeluarkan Rabu (5/5) oleh para menteri luar negeri negara-negara G7 (Group of Seven) mencoba untuk menegaskan kembali kepemimpinan mereka dengan menggarisbawahi China dan Rusia sebagai 'ancaman'.

Mereka juga mencantumkan masalah-masalah terkait Xinjiang, Hong Kong, Tibet, dan Taiwan, tetapi tidak ada langkah konkret konfrontasi yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut.


Para ahli China mengatakan, serangan negara-negara G7 terhadap China pertanda bahwa AS menghimpun kekuatanya setelah gagal mencapai ambisinya dalam upaya mendominasi hubungan China-AS sejak pembicaraan Alaska pada bulan Maret.

Ini kontras dengan konsistensi dan kepercayaan China dalam hubungan bilateral.

Para pengamat mengatakan bahwa pernyataan bersama G7 menunjukkan AS dan sekutunya hanya menggunakan retorika fitnah kuno terhadap China, yang menunjukkan kepercayaan yang semakin berkurang terhadap kebijakan China mereka.

Lu Xiang, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat (7/5) bahwa alih-alih multilateralisme, AS mempraktikkan 'beberapa lateralisme', melalui penindasan sekutu untuk membuat aturan dan mengecualikan perbedaan pendapat.

"China berkomitmen untuk multilateralisme dengan Piagam PBB sebagai pusatnya dan China selalu mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara lain dalam agenda utama," kata ahli tersebut.

Eropa tidak memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menghadapi China. Dan bahkan di dalam kelompok G7, sulit bagi mereka untuk mengadopsi kebijakan China yang koheren, katanya.

"Ini akan memakan waktu bagi pemerintahan Biden untuk sampai pada pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri dan realitas internasional. Jika bertabrakan dengan China dalam mode 1 lawan 1, itu tidak akan mengambil keuntungan," kata Lu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya