Berita

Petugas mencegat beberapa pemudik bersepeda motor di jalan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Kamis 6 Mei 2021/Net

Publika

Mudik Bukan Pergerakan Teroris, Tapi Kebahagiaan Rakyat

JUMAT, 07 MEI 2021 | 10:49 WIB

SEDIH melihat beberapa foto dan video yang menggambarkan betapa ketat aparat keamanan menjaga batas pintu masuk kota/kabupaten.

Salah satu video menayangkan konon di perbatasan Bogor-Bekasi penjagaan sampai mengerahkan kendaraan militer.

Media melansir berita bahwa "Satuan Tempur TNI Dikerahkan untuk Penyekatan Pemudik di Jawa Tengah".


Ada tiga hal yang memprihatinkan rakyat, bangsa, dan negara dengan fenomena ini, yaitu:

Pertama, keterlibatan militer untuk penyekatan "menghadapi" rakyat pemudik adalah berlebihan. Institusi yang kompeten cukup kepolisian.

Sama berlebihannya dengan pasukan Kodam Jaya menurunkan Baliho HRS yang menjadi tugas dan kewenangan Satpol PP.

Kedua, efek psikologis menurunkan "Satuan Tempur TNI" adalah teror psikologis bagi rakyat yang sudah direnggut kebahagiannya.

Larangan mudik itu mengecewakan dan menyedihkan. Terkesan betapa bahayanya rakyat di depan aparat sehingga perlu diteror dengan pasukan. Rakyat bukan teroris.

Ketiga, rakyat atau masyarakat pulang kampung atau mudik bukan berarti memiliki uang berlimpah, mereka sekedar ingin bertemu dengan sanak keluarga, orang tua dan kerabat.

Dengan pengerahan pasukan dan aparat maksimal, maka penyekatan dapat dikesankan menjadi  "proyek lebaran" bagi petugas. Pasukan TNI yang dikerahkan mencitrakan selama ini bahwa pasukan itu memang "menganggur".

Bahwa kondisi pandemi semua sudah tahu, rambu-rambu sudah dibuat yang disebut prokes. Kebijakan ketat mudik tak sebanding dengan longgarnya pariwisata. Mall tetap dibuka, pariwisata tetap digalakkan, bahkan pulang pergi penerbangan ke negeri China dibuka lebar.

Ketidakadilan terus menampar wajah kekecewaan dan kepedihan rakyat Indonesia.

Jika ingin ketat urusan pergerakan masyarakat antar daerah, sejak dulu telah disarankan berlakukan saja sekaligus kebijakan "lockdown" tapi kan pemerintah memang "bokek" sehingga tak mampu membiayai. Akhirnya kebijakan inkonsisten terpaksa diambil. Kebijakan plintat-plintut.

Pejabat, pengusaha, atau orang kaya mampu berputar-putar menikmati wisata belanja dimana-mana, sementara rakyat yang hidup pas-pasan atau bernafas kembang kempis, untuk dapat bertemu bapak dan ibunya saja tidak bisa.

Kebahagiaan yang terenggut di negeri banjir air mata.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya