Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Elite Partai Tak Berdaya Sikapi Pembersihan KPK Diduga Karena Tersandera Kasus Korupsi

JUMAT, 07 MEI 2021 | 02:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komite Eksekutif Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf menengarai banyaknya elite partai politik (Parpol) dan kader partai yang terlibat perkara rasuah.

Imbasnya, membuat petinggi Parpol dan anggota DPR terkesan bersikap ambigu.

Menurut Gde, para petinggi parpol dan kadernya di senayan nampak tidak bersuara keras saat ada upaya sistematis yang mengarah pada skema pembersihan KPK dari orang yang tidak segaris dengan kepemimpinan KPK saat ini.

"Banyaknya elite/kader parpol yang diduga terlibat dalam kasus korupsi belakangan ini membuat Parpol dan fraksi DPR terkesan ambigu, tak berdaya atau diam saja ketika ada upaya-upaya 'membersihkan' @KPK_RI," demikian ungkapan Gde Siriana, Kamis (6/5).

Menurut pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), dari sosok yang berintegritas akan muncul harapan bahwa berbagai kasus yang diduga menyasar partai tertentu bisa diungkap secara terang benerang.

"Dari orang-orang yang brintegritas. Harapannya kasus-kasus yang sedang berjalan tidak akan tersentuh oleh elite," demikian kata Gde.

Sejak jelang akhir tahun 2020, petinggi partai yang terlibat kasus rasuah adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang diduga terlibat korupsi benur.  

Selain itu, yang juga menjadi sorotan publik tercokoknya Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Menteri Sosial harus berurusan dengan KPK karena diduga menerima suap puluhan miliar rupiah.

Suap itu diterima dari korupsi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona abru (Covid-19).

Di waktu yang bersamaan publik sedang menyoroti terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Sebabnya, mereka tidak lulus uji wawasan kebangsaan.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya