Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tak Memaksakan Mudik

Kebijakan Peniadaan mudik lebaran diminta dipatuhi masyarakat demi meminimalisir penularan Covid-19 di Indonesia yang masih terjadi.

"Kebijakan ini upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dari potensi penularan Covid-19," kata Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5).

Jika masyarakat masih kedapatan nekat mencoba menerobos pintu penyekatan yang ditempatkan aparat, maka kepolisian berhak memerintahkan masyarakat berputar balik. Hal itu sejalan dengan larangan pemerintah terhitung periode 6 sampai 17 Mei 2021.

"Saya minta masyarakat jangan memaksakan diri untuk mencoba mudik," tegas Wiku.

Selain pembatasan bagi para pemudik, aturan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 800/2794/SJ tentang Pelarangan Buka Puasa Bersama Bulan Ramadhan dan Open House/Kegiatan Halal Bihalal Pada Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah juga diharapkan dipatuhi masyarakat.

Satgas berharap para kepala daerah baik gubernur, walikota, dan bupati menindaklanjuti dengan melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama jika terdapat partisipasi yang melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 orang.

Para kepala daerah juga harus menginstruksikan ASN di daerah untuk tidak juga melaksanakan halal bihalal hari raya Idulfitri.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan ibadah pada bulan ramadhan dan Shalat Ied merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama 3/2021. Melalui edaran tersebut, masyarakat diminta untuk memperhatikan zonasi wilayah tempat tinggalnya dalam menyelenggarakan ibadan ramadhan dan Idulfitri.

"Untuk masyarakat yang tinggal di daerah zona merah dan oranye, ibadah dilakukan di rumah saja. Lalu, untuk zona kuning dan hijau, ibadah dapat dilaksanakan di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat," tandasnya.