Atas Nama Keadilan, Ketua DPD Ingatkan Pemerintah Salurkan Bansos Hingga Suku Terpencil

Keadilan harus benar-benar ditegakkan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Salah satu yang patut dicamkan pemerintah adalah penyaluran bansos kepada suku-suku yang tersebar di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri, termasuk Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi.

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, penyaluran bansos kepada suku-suku terpencil adalah bukti rasa keadilan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

"Perhatian pemerintah kepada seluruh masyarakat akan dirasakan memiliki rasa keadilan jika bansos sampai kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Demikian juga kepada anak- anak Suku Anak Dalam agar mereka dapat merasakan kesejahteraan atau kecukupan pangan," tutur LaNyalla, Kamis (6/5).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengakui tak mudah untuk menjangkau suku-suku terpencil itu. Hanya saja, ada berbagai macam upaya yang bisa dilakukan agar mereka tetap dapat menikmati hak-hak mereka.

Untuk menjalankan misi tersebut, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menilai pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dan memerlukan stakeholder terkait untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.

"Salah satunya dengan menggandeng Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (KAT SAD). Kita harus terus memberdayakan mereka," ujarnya.

LaNyalla mengatakan, Indonesia memiliki banyak suku yang perlu mendapat perhatian dalam bentuk sentuhan berbagai bantuan untuk mendukung eksistensi mereka.

"Misalnya bantuan sosial, bantuan penyediaan pendidikan yang sesuai dengan karakter mereka, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Terkait hal tersebut, perlu pemerintah menggandeng para penggiat pemberdayaan masyarakat adat dengan mengalkulasikan dana yang cukup, sehingga sasaran dan target tercapai," tutupnya.