Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan/Ist
Presiden Joko Widodo diminta untuk meninjau ulang penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.
"Dengan penuh hormat dan atas nama warga maasyarakat Jawa Timur, saya memohon Presiden Jokowi meninjau kembali keberadaan Permenperin 3/2021 itu," ujar politisi PDIP, Arteria Dahlan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (6/5).
Menurut legislator dapil Jatim VI ini, keberadaan Permenperin tersebut dapat berefek negatif terhadap keberlangsungan UMKM dan industri makanan minuman.
Permenperin itu, kata dia, sudah mulai terasa efek negatifnya yang membunuh pengusaha industri rumahan, industri mikro, UMKM serta unit kegiatan usaha mandiri yang banyak sekali dihadirkan di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur.
"Sederhana saja, pada ramadhan kali ini tidak ada lagi terlihat Kopi NU, kopi pesantren, dan aneka makanan minuman yang biasanya diproduksi pondok-pondok pesantren di Jawa Timur," jelasnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, Permenperin 3/2021 juga secara langsung membunuh industri makanan dan minuman di Jatim, yang merupakan industri makanan dan minuman nomor dua terbesar di Indonesia.
"Ini kan paradoks, di satu pihak industri makanan minuman dan UKM harus bisa bersaing dengan produk impor. Tapi ada pabrik yang memiliki teknologi yang mampu menekan biaya produksi dan mempertahankan kualitas dan memproduksi gula berstandar internasional justru dibunuh," sindirnya.
Oleh karenanya, ia menilai keberadaan Permenperin tersebut tak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi untuk memperjuangkan UMKM.
"Pak Jokowi harus ingatkan menteri terkait agar waras dalam mengambil kebijakan. Karena, kebijakannya secara kasat mata terlihat tidak merepresentasikan kepentingan rakyat banyak," tandasnya.
