Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik, UMKM Bangkit, Ekonomi Bergeliat

KAMIS, 06 MEI 2021 | 15:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah menetapkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Keputusan ini diikuti dengan perpanjangan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR tersebut akan berlangsung selama enam bulan, yakni mulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

"Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 triliun rupiah untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut,” ujar Airlangga.


Menko Airlangga menyebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun rupiah.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi terhadap kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM di tengah pandemi ini,” lanjutnya.

Keputusan pemerintah ini pun dinilai positif untuk mendorong perekonomian nasional lebih bergeliat.

“Kebijakan ini sudah baik secara keseluruhan, dimana pemerintah memberikan stimulan dari sisi supply agar para pelaku UMKM kembali beraktivitas dan meningkatkan produktivitasnya kembali,” ujar pengamat ekonomi Center of Reform of Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, Kamis (6/5).

UMKM ini merupakan salah satu penyumbang PDB yang cukup besar. Sehingga keputusan pemerintah untuk mendorong sektor UMKM dianggap menjadi langkah yang tepat.

Menurut Yusuf, upaya mendorong UMKM kembali pulih tidak bisa hanya pada sisi supply-nya saja, tetapi juga diperlukan bantuan dari pemerintah dari sisi permintaannya seperti bantuan bagi konsumsi rumah tangga.

“Bantuan KUR ini bagus untuk membantu UMKM, artinya rangkaian kebijakan yang diberikan pemerintah sudah cukup tepat diberikan. Namun pemerintah perlu menyeimbangkan sisi supply dan demand agar pemulihan ekonomi lebih ekspansif,” demikian Yusuf.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya