Aksi protes anti-pemerintah di Kolombia/Net
Aksi unjuk rasa anti-pemerintah di Kolombia terus berlanjut, dengan laporan kekerasan dari aparat keamanan yang meningkat.
Rabu (5/5), menjadi aksi protes hari ke-8 berturut-turut di Kolombia. Polisi anti huru hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan protes di Bogota.
Protes dipicu oleh proposal reformasi pajak yang menurut pemerintah bertujuan untuk menstabilkan ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19. Namun warga kelas menengah dan pekerja menyebut reformasi pajak hanya akan menguntungkan orang kaya.
Pemerintahan Presiden Ivan Duque pada Minggu (2/5) telah menarik proposal tersebut. Menteri keuangan juga telah mundur sehari setelahnya.
Meski begitu, dilaporkan
Al Jazeera, aksi protes masih berlanjut, di mana tuntutan pengunjuk rasa meluas. Beberapa di antaranya adalah seruan penarikan reformasi kesehatan dan jaminan pendapatan dasar 1 juta peso untuk warga Kolombia.
“Ya, mereka telah mencabut reformasi, tetapi mereka tidak mengubahnya. Kita tidak bisa membiarkan pemerintahan Duque ini terus mempersulit kita yang paling miskin,†kata pekerja serikat buruh berusia 48 tahun, Olga Cabos, yang ikut dalam aksi protes di Bogota sejak 28 April lalu.
Sementara itu, menurut profesor politik dari Universitas Rosario Bogota, Arlene Tickner, aksi protes tersebut menunjukkan berbagai keluhan masyarakat terhadap pemerintahan Duque.
“Meskipun reformasi pajak adalah percikan awal, protes saat ini di Kolombia mencerminkan berbagai keluhan sosial, politik dan ekonomi yang akan sulit ditangani oleh pemerintah Duque dengan skrip yang ada untuk dialog nasional,†kata Tickner.
Berdasarkan data dari ombudsman hak asasi manusia Kolombia, terdapat 24 orang yang tewas sejak aksi protes dimulai. Sementara LSM lokal, Temblores memperkirakan sudah ada 37 orang tewas.
