Berita

Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. /Net

Dunia

Mantan PM Thailand Pastikan Pfizer Sudah Masuk Thailand, FDA: Mana Mungkin, Belum Ada Ijinnya!

KAMIS, 06 MEI 2021 | 10:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Thailand telah membantah klaim yang dibuat oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Shinawatra pernah mengatakan bahwa vaksin Pfizer sudah tersedia untuk penggunaan darurat dan eksklusif di antara sekelompok orang tertentu di negara itu.

Bantahan pemerintah itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal FDA, Paisarn Dankum melalui konferensi pers yang disiarkan di media sosial Facebook pada Rabu (5/5).


"Vaksin Pfizer belum ada di negara ini karena Pfizer belum mendaftarkan vaksin Covid-19-nya kepada kami," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Kamis (6/5).

Paisarn mengatakan, vaksin apa pun harus mengikuti peraturan yang ditetapkan FDA. Artinya, setiap perusahaan yang ingin mengimpor vaksin harus mendapat persetujuan dari FDA terlebih dahulu.

"Dibutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk mendapatkan lisensi dari FDA untuk mengeluarkan vaksin Covid-19 hanya untuk penggunaan darurat," katanya.

“Kami belum menerima permintaan izin dari perusahaan, tapi mudah-mudahan bisa segera dilakukan,” kata dokter tersebut.

“Oleh karena itu, tidak mungkin menemukan vaksin Pfizer di sini. Kami sudah memeriksa untuk berjaga-jaga dan tidak menemukan satu pun. Jadi klaim itu salah," jelasnya.

Dia juga memperingatkan, siapapun yang berani mengimpor vaksin ke negara itu tanpa izin negara akan didenda 5.000 baht atau dipenjara selama tiga tahun atau bahkan keduanya.

Bantahan FDA juga diperkuat dengan pernyataan pihak Pfizer, mereka mengatakan perusahaan memiliki kebijakan yang jelas bahwa setiap kesepakatan pembelian harus melalui lembaga pemerintah.

"Kami ingin menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan menjual vaksin melalui agen swasta mana pun," kata perusahaan itu.

"Sampai saat ini, kami belum pernah mengimpor vaksin Covid-19 melalui kantor kami di Thailand."

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya