Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Embay Mulya Syarief/Net

Politik

PB Mathlaul Anwar Sepakat KKB Papua Ditetapkan Sebagai Kelompok Teroris

KAMIS, 06 MEI 2021 | 03:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Embay Mulya Syarief mendukung penuh sikap pemerintah yang menetapkan organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Kiai Embay mengatakan kelompok teroris harus dikikis sampai habis.

"Mathlaul Anwar sebagai organisasi Islam inklusif yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial, mendukung penuh tindak twgas melalui security approach (pendekatan keamanan)," ujar kiai Embay seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (6/5).


"Ini sudah terlalu lama, dan memang merupakan gerakan separatis yang harus ditindak tegas," sambungnya.

Kiai Embay menegaskan, seluruh komponen bangsa ini harus menjaga kesepakatan para tokoh pendiri republik Indonesia.

"Kita harus menghormati, patuh dan taat kepada kesepakatan yang sudah dibangun oleh para pendiri republik ini," katanya.

Kiai Embay menegaskan, terorisme adalah musuh kemanusiaan dan dunia yang harus diperangi secara bersama di Indonesia.

Apalagi, kata kiai Embay, terorisme sangat bertentangan dengan idiologi pancasila sehingga mengancam keselamatan rakyat Indonesia.

"Semua idiologi yang bertentangan dengan pancasila harus diberantas. Bukan saja HTI, FPI, JAD, PKI dan yang lainnya," tegasnya.

Terakhir, salah satu tokoh pendiri Banten itu mengingatkan, Indonesia sedang dibawah ancaman bahaya yang nyata.

Disebutkan Embay, kelompok penghianat seketika dapat merongrong kelangsungan republik Indonesia.

"Masalah yang didepan mata saat ini adalah TBC, (Terorist, Bughot dan Corruption). Itu yang harus kita perangi bersama," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya