Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) saat bertemu dengan awak media/RMOL
Materi tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan berasal dari KPK.
Hal itu kembali disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri usai menyampaikan hasil tes wawasan kebangsaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam pengumuman hari ini, sebanyak 1.274 pegawai KPK memenuhi syarat, 75 pegawai tidak memenuhi syarat dan 2 pegawai tidak hadir wawancara saat proses peralihan menjadi ASN.
Saat ditanya soal materi tes tersebut, Firli mengatakan bahwa materi tes wawasan kebangsaan bukan dari KPK.
"Materi terkait tes wawasan kebangsaan, mohon maaf itu bukan materi KPK. Karena tadi sudah disampaikan yang membuat materi siapa, penanggung jawabnya siapa, kan jelas tadi," ujar Firli kepada wartawan, Rabu (5/5).
Akan tetapi kata Firli, ada beberapa persyaratan untuk seseorang menjadi ASN. Diantaranya, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah;
"Dan ada juga disebut dengan memenuhi persyaratan lainnya, yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang oleh UU maupun pemerintah," jelas Firli.
Firli pun mempersilakan wartawan untuk bertanya langsung kepada para pembuat materi tes tersebut.
"Kalau nanya materi mohon maaf, anda boleh tanya dengan yang membuat materi, tadi ada kan, BAIS ya, BAIS TNI, Pusat Intelijen Angkatan Darat, sama BIN, BIN juga bukan buat materi, , ada lima ya, saya kira itu ya," pungkas Firli.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi.
Instansi yang terlibat adalah, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (AD), Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dari lima instansi itu, dibagi lagi dalam tiga kelompok peran. Yaitu, Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan tes indeks moderasi bernegara dan integritas.
Selanjutnya, BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI AD dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.
Kemudian, BKN bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI AD dan Dinas Psikologi TNI AD menjadi tim observer hasil asesmen pegawai KPK.
Adapun aspek-aspek yang diukur dalam tes tersebut oleh BKN dan instansi lainnya terbagi menjadi tiga aspek. Yakni, aspek integritas, aspek netralitas ASN, dan anti radikalisme.
Pada aspek integritas, pegawai diukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi atau berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur.
Selanjutnya pada aspek netralitas ASN, pegawai KPK diukur tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Dan anti radikalisme, pegawai KPK diukur sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas.
