Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Politik

Mahfud Sebut 99 Organisasi Masuk Daftar Teroris, Natalius Pigai: Cuma Ada Dua!

RABU, 05 MEI 2021 | 05:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan teroris di Indonesia cukup mengerikan bila mrujuk data yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Belum lama ini, Mahfud membeberkan adanya 99 organisasi di Indonesia masuk daftar terduga teroris.

Tak hanya itu, Mahfud juga mengungkapkan sebanyak 417 orang Indonesia masuk sebagai daftar teroris.

Sontak, data Mahfud yang diklaim dihitung berdasarkan putusan pengadilan tertanggal 14 April 2021 itu menuai beragam reaksi.

Salah satu yang bersuara adalah aktivis kemanusiaan yang juga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Data Mahfud cukup mengejutkan lantaran bila dibandingkan dengan data Komite Dewan Keamanan PBB, kata Pigai, jumlahnya bisa dihitung jari.

"Organisasi yang terdaftar oleh Komite Dewan Keamanan PBB berdasar resolusi 1267 (1999) 1989 (2011) dan 2253 (2015) tentang organisasi teroris, dari Indonesia hanya dua," kata Pigai dikutip dari akun Twitternya, Selasa (4/5).

Dua organisasi dimaksud adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang didirikan Aman Abdurrahman. Kelompok ini disebut berafiliasi dengan ISIS.

Sedangkan satu organisas lain yang disebut Pigai masuk daftar PBB yakni Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Kelompok ini disebut dalang di balik pembantaian satu keluarga dan membakar tujuh rumah di Desa Lemban Tongoa, Sigi pada akhir November 2020.

Merujuk hal itu, Pigai pun menduga pernyataan Mahfud terkait adanya 99 organisasi masuk daftar terduga teroris beserta 417 orang adalah sesat pikir.

"Saya menduga Mahfud sedang membenarkan keputusan dengan logika falacy Jokowi," tutup Pigai.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya