Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri/Ist

Hukum

Ini Penjelasan Lengkap Firli Bahuri Mengapa Tak Segera Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

SELASA, 04 MEI 2021 | 23:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diumumkan ke publik karena berbagai pertimbangan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK sejak 27 April lalu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada beberapa pertimbangan yang mendasari belum diumumkannya hasil tes tersebut kepada publik.

Dijelaskan Firli, pembukaan hasil tes wawasan kebangsaan perlu dihadiri oleh pimpinan KPK secara lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK.


Pengumuman hasil tes juga akan dilakukan setelah Sekjen KPK melaporkan hasilnya ke pimpinan. Pasca menerima hasil, masih ada proses yang harus ditindaklanjuti meski teknis kepegawaian di bawah tanggung jawab Sekjen KPK.

"Jadi sampai sekarang hasil tes wawasan kebangsaan belum dibuka dan masih disegel, di lemari besi," jelas Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5).

Penundaan pengumuman tes wawasan kebangsaan juga dilakukan karena masih ada gugatan judicial review atas UU 19/2019 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi.

"KPK tentu harus menunggu putusan MK. Apa pun isi putusan MK terkait gugatan UU 19/2019, pasti ada konsekuensi kepada KPK," jelas Firli Bahuri.

Firli menegaskan, sifat kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Dalam hal ini, segala keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama.

"Keputusan KPK tidak diambil dengan keputusan individu pimpinan, apalagi ada pemaksaan kehendak," jelas jenderal bintang tiga ini.

KPK dalam melaksanakan tugas juga didasarkan atas perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kami sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan karena kami taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya selurus-lurusnya," demikian Firli Bahuri.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya