Menko Polhukam, Mahfud MD/Net
Permintaan kepada masyarakat untuk tidak kecewa ke pemerintahan koruptif dan oligarki karena ada kemajuan tak sepenuhnya dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Mahfud, pernyataan berpolemik itu bukan merupakan pernyataan utuh seperti yang disampaikan dalam acara Tadarus Demokrasi oleh MMD Institute, Sabtu lalu (1/5).
Klaifikasi juga sekaligus disampaikan Mahfud setelah sebelumnya dikritik mantan Menristek Muhammad AS Hikam. Dalam komentar AS Hikam, pernyataan Mahfud dianggap tidak klop atau slenco.
"Pak Hikam percaya saya bilang begitu? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong, Pak. Tak ada itu," jelas Mahfud MD dalam klarifikasinya yang juga dipublikasi AS Hikam.
Kepada AS Hikam, Mahfud mengaku berbicara di depan ratusan peserta webinar, termasuk didengar Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narsum webinar "Demokrasi dan Ekonomi".
"Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," sambung Mahfud MD.
Berikut klarifikasi Mahfud MD yang disampaikan kepada Muhammad AS Hikam.
Yang saya bilang begini:
1. Di negara kita ini korupsi sudah meluas ke berbagai lini. Ada yang bilang itu karena demokrasi kita kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi.
Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa.
2. Tapi, kita tak perlu terlalu kecewa. Jangan putus asa, kita harus terus berjuang, melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi. Alasannya, karena negara kita merdeka, maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu.
Tahun 1966 saat Bung Karno turun angka kemiskinan tersisa 54% dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99%. Saat Soeharto jatuh tahun 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen. Pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY (1998-2014) jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9%.
Pada akhir pemerintahan Jokowi I (2019) turun lagi tinggal 9,1% dan tahun 2020 naik krn ada pandemi covid-19 menjadi 9,7%, spt yg terjadi di seluruh dunia. Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya; apalagi kalau tidak ada korupsi. ITU PERNYATAAN SAYA.
3. Jadi statemen saya berbicara dua hal yang berbeda yang tak punya hubungan kausalitas:
Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasen sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi. TITIK.
Kedua, karena negara kita merdeka, maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi.
Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana salenconya.
