Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf/Ist
Kisruh yang muncul akibat adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial bakal membawa Menteri Sosial Tri Rismaharini ke hadapan anggota Komisi VIII DPR RI.
Terutama, sebagai mitra dari Kementerian Sosial, Komisi VIII ternyata belum memperoleh laporan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan bekas Walikota Surabaya ini kepada KPK.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, pun mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Mensos Risma. Sebab, sampai saat ini dirinya mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud.
Apalagi, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal, sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.
“Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak tetapi tercantum sebagai penerima bansos. Atau pengertian ganda di sini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap,†ucap Bukhori, Selasa (4/5).
“Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari pelbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya,†lanjutnya.
Anggota Baleg ini menambahkan, Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini,†tutur Bukhori.
Ketua DPP PKS ini juga heran dengan tindakan sepihak Risma tersebut. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai.
“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Sehingga, kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini,†ungkapnya.
Di sisi lain, Bukhori juga tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial.
Persoalan
inclusion error dan
exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR.
Lebih lanjut, Bukhori juga memperingatkan Mensos untuk memastikan penonaktifan data tersebut tidak berdampak pada KPM yang sesungguhnya berhak atas bansos.
“Jangan sampai KPM yang benar-benar berhak memperoleh bansos justru dirugikan karena datanya dinonaktifkan dengan adanya New DTKS ini,†pungkasnya.
Kementerian Sosial telah mendata ulang penerima bansos Covid-19. Ada 21,156 juta data yang dinonaktifkan. Alhasil, per 1 April 2021 Kemensos meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen dukcapil Kemendagri.
