Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Dirut Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin meninjau Pasar Tanah Abang/Ist

Politik

Kerumunan Tanah Abang Dikritik PDIP, FPPJ: Hobinya Kok Nyalahin Anies

SELASA, 04 MEI 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kerumunan di Pasar Tanah Abang yang terjadi belum lama ini banyak diarahkan untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) pun secara khusus menyoroti sikap politisi PDIP yang terlihat getol menyerang Gubernur Anies. Salah satu yang disinggung adalah anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.

"Kalau memang ada pelanggaran protokol kesehatan, ya proses sesuai aturan yang berlaku. Bukan hobinya terus menerus menyalahkan Anies," kata Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (4/5).


Menurut Rian, dalam Perda Covid-19 dan PPKM mikro sudah jelas tentang pelaksanaan protokol kesehatan berikut sanksinya.

"Artinya Satpol dan Dinkes DKI harus berperan ekstra," demikian kata Rian.

Gilbert Simanjuntak sebelumnya menuding Anies Baswedan lalai mencegah kerumunan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

Gilbert mendorong Anies segera bertindak untuk mengakhiri kerumunan itu agar angka penyebaran Covid-19 tidak melonjak. Ia bahkan menilai Anies merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kerumunan Tanah Abang.

Adapun mulai Minggu (2/5), sebanyak 2.500 petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI langsung melakukan operasi pembatasan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

Gubernur Anies dan Kapolda Metro Jaya serta Pangdam Jaya juga melakukan pemantauan ke lokasi.

Dalam konferensi persnya ketika itu, Anies bilang, akan melarang pedagang berjualan di areal luar gedung. Sebab, petugas sulit membatasi pengunjung yang ada di luar.

Anies juga meminta KRL tak beroperasi di Stasiun Tanah Abang tiap pukul 15.00 sampai 19.00 WIB. Selain itu, dilakukan pula rekayasa lalu lintas kendaraan yang hendak menuju dan pergi ke Tanah Abang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya