Ilustrasi seleksi masuk perguruan tinggi/Net
Dunia pendidikan Tanah Air dinilai perlu dibenahi dengan serius oleh pemerintah. Sebab dewasa ini, pendidikan belum benar-benar dirasakan merata oleh semua anak bangsa.
Dalam seminar daring Universitas Indonesia bertajuk 'Future Talks: Reimagine The Future', Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Abdul Haris mengurai, mayoritas masyarakat belum mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
“Dari setiap 100 penduduk usia sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, hanya ada 31 orang yang benar-benar mendapatkan kesempatan itu,†ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).
Dijelaskan, keterbatasan finansial dan keterbatasan infrastruktur sering menjadi faktor penghambat dari akses masyarakat ke bangku pendidikan tinggi.
Menurutnya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disertai dengan pola perkuliahan daring akan menjadi salah satu harapan untuk memperluas akses anak-anak Indonesia dalam memperoleh pembelajaran di perguruan tinggi.
Salah satu kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa. Ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dikonversi menjadi satuan kredit perkuliahan, yaitu pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen, dan membangun desa.
Bila digabungkan dengan unsur teknologi, kata dia, MBKM dapat menjadi sebuah solusi akses pembelajaran yang inklusif bagi masyarakat.
Faktor teknologi ini juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam pemaparan Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi dalam presentasinya yang berjudul 'The Future is New, The Future is Yours'.
Menurutnya, perubahan adalah suatu keniscayaan dalam hidup.
“Siap tidak siap, kita harus berubah. Waktu berganti, teknologi berkembang, dan setiap orang selalu mencari cara yang mudah. Teknologi mengubah perilaku, mengubah peradaban, kita tidak bisa lagi mempertahankan sesuatu yang lalu bila ingin berkembang,†ujar Edi.
Di sisi lain, Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Multilateral Kemenko Perekonomian, Ferry Ardiyanto memaparkan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi masalah dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi menghasilkan masalah kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan, karena tidak semua keluarga bisa mengakses layanan internet untuk dapat melakukan kegiatan belajar daring.
Untuk itu, kerja sama internasional dalam bidang ekonomi sangat penting agar infrastruktur terkait layanan teknologi dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
