Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersilaturahmi ke Kantor Dean Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)/Ist
RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tetap diperjuangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai janji politik pada Pemilu 2019 lalu.
Seperti yang dilakukan hari ini, PKS di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syaikhu meminta doa dan dukungan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk tetap istikamah.
"Mohon doa dan dukungannya, saat ini kami sedang memperjuangkan RUU tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Ulama sebagai pewaris para nabi, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Kewirausaahan Nasional," jelas Syaikhu saat silaturahmi ke DDII, Jakarta Pusat, Senin (3/5).
Syaikhu menyebut DDII memiliki peran besar bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Tokoh utama DDII adalah pendiri bangsa seperti Muhammad Natsir, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sjafroedin Prawiranegara, Prof. Dr. HM Rasjidi, Mr. Burhanuddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, dan lainnya.
Warisan dan kontribusi mereka, kata dia, bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh anak bangsa di Indonesia.
"Bahkan kiprah Mohamad Natsir dengan mosi integralnya mengembalikan NKRI tak bisa dianggap sebelah mata. Maka kita sangat menyayangkan ketika pahlawan besar seperti M. Natsir, bahkan K.H Hasyim Asy’ari tidak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I Kemendikbud. Ini fatal dan ahistoris," kritiknya.
PKS pun siap bersinergi dengan DDII untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Sebab PKS dan DII memiliki banyak kesamaan perjuangan, yakni menyebarluaskan gerakan Islam
Rahmatan Lil 'Alamin meski secara gerakan memiliki fokus masing-masing.
"DDII banyak berkiprah di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan. Sementara PKS berjuang di dimensi kebijakan publik negara," tandasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum DDII, Adian Husaini menilai PKS memiliki visi ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang semakin solid.
“PKS satu-satunya partai Islam yang paling siap memimpin kemenangan di pemilu 2024,†ujar Adian.
Pada silaturahmi tersebut, Ahmad Syaikhu turut didampingi Sekretaris Jenderal, Habib Aboe Bakar Al Habs; Bendahara Umum, Mahfudz Abdurrahman; Ketua DPP Bid TekIn-LH, Mardani Ali Sera; Ketua DPP Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, Ali Ahmadi, dan beberapa lainnya.
