Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro/RMOL
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris. Penetapan KKB sebagai teroris mengacu pada UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Menurut pria yang karib disapa Simon ini, KKB adalah kelompok teroris yang tidak hanya melakukan kejahatan kemanusiaan (
human crimes).
Pendapat Simon, tindakan KKB Papua jelas bertentangan dengan Demokrasi, dan HAM (
human rights).
Kata Simon, kekerasan yang dilakukan KKB merupakan kejahatan serius yang menjadi ancaman dan bahaya laten bagi negara, sehingga perlu tindak tegas pemerintah.
"Oleh sebab itu, perbuatannya jelas melanggar hukum HAM terkait perlindungan hak atas keamanan dan hak hidup manusia. Alhasil, rasistansi mereka kepada negara merupakan pelanggaran hukum berat karena membangkang dan melawan hukum positif negara," demikian kata Simon, Minggu (2/5).
Lebih lajut, Simon mengapresiasi keberanian Presiden Joko Widodo yang tegas terhadap apa yang telah dilakukan KKB Papua. Alasannya, Presiden yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat sipil.
Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB baik di Papua maupun di seluruh pelosok tanah air adalah langkah tepat.
"Komitmen Presiden yang mengajak TNI-POLRI, dan BIN bersinegi adalah sebuah simbol kepemimpinannya yang menjunjung tinggi nasionalisme, dan patriotisme guna menegakkan keamanan, pertahanan, dan kedaulatan," demikian uraian analis pertahanan, keamanan dan intelien ini.
Simon memberikan catatan penting bagi pemerintah dalam rangka menumpas KKB Papua.
Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum (law enforcement) yang efisien, dan efektif, serta konsisten sangat penting.
"Bagi siapa pun yang melawan hukum positif negara wajib ditindak. Sekalipun itu adalah pejabat pemerintah daerah di Papua," tandasnya.
Simon menganalisa, pemerintah juga perlu melibatkan PPATK. Tujuannya, untuk melakukan audit dana otsus terhadap penggunaan angagaran yang telah dibelanjakan, dan dicairkan di Papua atau pun di Jakarta.
Dalam pandangan Simon, Selain optimalisasi pendekatan sosial, dan budaya, serta emosional approuch dengan sejumlah tokoh lintas agama, yang terpenting adalah sinergi antara TNI, Polri dan BIN.
"Paling tidak, sinergi TNI-POLRI, dan BIN dapat dipastikan mampu mengubur bahaya laten terorisme. Ide-ide untuk mewujudkan Papua aman dan tentram sangat solutif bila mana fungsi Intelijen TNI-POLRI terus-menerus dilibatkan dalam merumuskan rencana kebijakan khusus Papua," demikian ulasan Simon.
